Anews. Pemerintah pusat menambah dukungan program pelatihan kerja untuk masyarakat Kabupaten Lombok Timur. Melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Lombok Timur mendapat alokasi 45 paket pelatihan yang akan dilaksanakan melalui Loka Latihan Kerja (LLK) Selong.
Program tersebut menyasar 720 peserta, masyarakat, pemuda dan pemudi berusia 17 tahun ke atas. Pemerintah daerah berharap pelatihan ini tak hanya meningkatkan keterampilan pencari kerja, tetapi juga mendorong lahirnya wirausaha baru di Lombok Timur.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur, M. Irham Jayadi, mengatakan tambahan paket pelatihan tersebut menjadi bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah.
Menurut Irham, dukungan anggaran dari pemerintah untuk program pelatihan di Lombok Timur berasal dari dua sumber, yakni APBD melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan APBN melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
”Kita di Disnaker ini ada dua sumber dana, ada dari APBD DBHCHT dan APBN. Itu melalui Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas,” kata Irham.
Ia menjelaskan, pada 2025 Lombok Timur hanya memperoleh tiga paket pelatihan dari pemerintah pusat. Memasuki 2026, jumlah tersebut sempat meningkat menjadi delapan paket.
Namun pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT), pemerintah pusat kembali mempercayakan Lombok Timur untuk mengelola 45 paket pelatihan.
”Jadi dari 45 paket itu sasarannya 720 orang dengan satu kelas pelatihan berisi 16 orang,” ujar Irham.
Berbagai pilihan kejuruan disiapkan bagi peserta. Mulai dari komputer, perhotelan, tata boga, tata rias hingga menjahit, Jenis pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masyarakat.
Pendaftaran dilakukan melalui sistem terintegrasi skillhub.kemnaker.go.id. Masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat memilih program pelatihan sesuai bidang yang diminati, kemudian mengikuti pelatihan di LLK Selong.
Bagi Disnakertrans Lombok Timur, pelatihan tersebut bukan sekadar membekali peserta dengan keterampilan teknis. Program itu diharapkan menjadi pintu masuk menuju kemandirian ekonomi.
Irham mengatakan peserta yang telah menyelesaikan pelatihan nantinya dapat diarahkan untuk menjadi entrepreneur. Pemerintah daerah juga memiliki program DBHCHT yang dapat digunakan untuk mendukung peralatan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha.
“Kita latih dia kemudian dengan ilmu yang dimiliki dan nanti melalui program DBHCHT kita cover untuk peralatan, bisa mandiri sehingga masyarakat, pemuda-pemudi kita bisa membuka usaha,” katanya.
Dengan skema tersebut, peserta diharapkan tidak selalu bergantung pada kesempatan kerja formal. Keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat dikembangkan menjadi modal untuk membuka usaha sendiri.
Program pelatihan ini juga menjadi salah satu strategi Disnakertrans Lombok Timur untuk menekan angka pengangguran terbuka yang begitu tinggi di kab lotim.
Irham mengatakan peningkatan keterampilan masyarakat menjadi penting di tengah kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Karena itu, pelatihan diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang belum terserap di pasar kerja.
”Harapan kita dengan adanya program pelatihan ini kita dapat mengurangi angka jumlah pengangguran terbuka di Lotim,” ujarnya.
Untuk memperkuat pelaksanaan program, Disnakertrans Lombok Timur tidak bekerja sendiri. Sejumlah instansi dan lembaga dilibatkan dalam pelatihan, termasuk Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Disnaker Provinsi NTB, serta Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang berada di Lombok Timur.
Kolaborasi juga dilakukan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Instansi tersebut dapat memberikan pemahaman kepada peserta terkait perizinan ketika mereka mulai membangun usaha.
Sementara Dinas Koperasi dilibatkan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Irham, kolaborasi lintas sektor dibutuhkan agar pelatihan tidak berhenti pada pemberian sertifikat. Peserta harus memiliki jalur lanjutan setelah memperoleh keterampilan, baik untuk masuk ke dunia kerja maupun membangun usaha.
Di sisi lain, Disnakertrans Lombok Timur akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan tambahan program dan anggaran pelatihan.
”Kami di Disnaker berusaha terus berkomunikasi dan silaturahmi ke kementerian untuk mendapatkan anggaran pelatihan bagi Kabupaten Lombok Timur,” kata Irham.
Langkah tersebut, lanjut dia, juga menjadi bagian dari arahan Bupati Lombok Timur H.Haerul Warisin, agar pemerintah daerah terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendatangkan lebih banyak program dan anggaran ke daerah.
Irham berharap masyarakat, khususnya generasi muda, tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Pelatihan kerja, menurut dia, harus dilihat bukan hanya sebagai jalan untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga sebagai sarana membangun kemandirian.
“Kita jadikan pelatihan ini sebagai alternatif pengembangan diri untuk menjadi entrepreneur dan kita membangun manusia untuk kemandirian,” ujarnya.