Anews. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta tenaga kesehatan di Puskesmas Sakra Timur tidak menjadikan urusan administrasi sebagai penghalang bagi pasien yang membutuhkan pertolongan.
Pesan itu disampaikan Haerul saat meresmikan gedung Puskesmas Sakra Timur senilai Rp.12 miliar, Selasa, 1 September 2026.
Menurut Haerul, pembangunan gedung dan penyediaan fasilitas kesehatan harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan. Ia meminta dokter, bidan, perawat, dan seluruh tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan mengedepankan kebutuhan pasien.
“Jika ada seorang ibu datang membawa anaknya kemari, ia tidak sekadar mencari obat, tetapi butuh teguran, sapaan ramah, dan perhatian cepat dari kita. Layani dulu, jangan langsung menanyakan mana kartu BPJS-nya. Soal administrasi itu belakangan,” kata Haerul.
Ia menilai masyarakat yang datang ke puskesmas tidak hanya membutuhkan pengobatan. Sikap ramah dan perhatian dari tenaga medis juga menjadi bagian penting dari pelayanan kesehatan.
Karena itu, Haerul meminta fasilitas baru tersebut tidak hanya terlihat megah secara fisik, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang membuat masyarakat merasa dilayani dan dihargai.
Ia sekaligus mengajak masyarakat serta tenaga kesehatan bersama-sama menjaga gedung dan fasilitas Puskesmas Sakra Timur agar tetap terawat dan dapat digunakan dalam jangka panjang.
Komitmen Pemkab Lombok Timur di sektor kesehatan tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fasilitas fisik. Pemerintah daerah juga meningkatkan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS Kesehatan.
Data yang disampaikan pemerintah daerah menunjukkan anggaran tersebut meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2021, anggaran BPJS Kesehatan tercatat Rp.25 miliar. Angka itu meningkat menjadi Rp.28,7 miliar pada 2023, kemudian melonjak menjadi Rp.87 miliar pada 2024.
Pada 2025, anggaran kembali meningkat menjadi Rp.88 miliar. Tahun ini, pemerintah daerah mengalokasikan Rp.125 miliar.
Jika dibandingkan dengan 2021, alokasi 2026 meningkat sekitar lima kali lipat.
Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan perluasan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat rentan. Skema tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerja sekaligus jaminan kematian.
Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur H. Lalu Aries Fahrozi, S.Kep., M.Kep. mengatakan Puskesmas Sakra Timur telah memperoleh Surat Izin Operasional (SIO).
Dokumen tersebut ditandatangani Dinas Perizinan pada 28 Agustus 2026. Terbitnya izin itu menjadi salah satu dasar bagi puskesmas untuk mulai beroperasi secara resmi.
“Alhamdulillah, keberadaan Puskesmas Sakra Timur ini merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat selama bertahun-tahun,” kata Aris.
Menurut dia, Dinas Kesehatan menargetkan Puskesmas Sakra Timur dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat awal 2027.
Selain kerja sama dengan BPJS, pemerintah daerah juga mulai menyiapkan proses akreditasi. Persiapannya ditargetkan dilakukan dalam tiga bulan mendatang.
Peresmian Puskesmas Sakra Timur ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Bupati Lombok Timur. Haerul kemudian meninjau langsung fasilitas gedung bersama sejumlah pejabat dan tamu undangan.
Sejumlah pejabat yang hadir di antaranya Kepala Dinas Perizinan, Kepala Dinas Pertanian, Direktur Utama RSUD dr. R. Soedjono Selong, Direktur Utama RS Keruak, Direktur Utama RS Labuhan Haji, Direktur Utama RS Selaparang, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Kepala Puskesmas Lepak, serta Kepala Puskesmas Sakra Timur.
Turut hadir Forkopimcam, para kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda setempat.
Terjemahan