Anews. Kemantapan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, meningkat pada 2026. Dari sebelumnya 54 persen, tingkat kemantapan jaringan irigasi kini mencapai 59 persen.
Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Timur, Harun, mengatakan peningkatan tersebut mencakup jaringan irigasi dengan total panjang sekitar 140 ribu meter.
”Untuk kemantapan irigasi Kabupaten Lombok Timur, terjadi peningkatan di tahun 2026 menjadi 59 persen. Sebelumnya 54 persen yang dikategorikan mantap,” kata Harun.
Menurut dia, jaringan yang belum masuk kategori mantap masih mengalami kerusakan mulai dari ringan hingga berat. Sebagian jaringan juga berada dalam kondisi yang terancam mengalami kerusakan.
Harun mengatakan peningkatan kemantapan jaringan irigasi tidak terlepas dari dukungan anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten Lombok Timur.
Pada 2026, Lombok Timur mendapat bantuan aspirasi untuk pembangunan atau perbaikan 79 titik jaringan irigasi tersier dari DPR RI. Selain itu, terdapat tujuh paket pekerjaan dari DPRD Kabupaten Lombok Timur.
”Semua pekerjaan tersebut kini sudah memasuki tahapan PHO,” ujarnya.
Harun mengatakan bantuan tersebut sangat membantu pemerintah daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Sebanyak 79 titik irigasi yang berasal dari aspirasi DPR RI itu tersebar di 20 kecamatan, kecuali Kecamatan Sembalun.
Kecamatan Masbagik menjadi salah satu wilayah dengan jumlah titik terbanyak, yakni sekitar 20 titik. Sisanya tersebar di sejumlah kecamatan lainnya.
”Kita sangat bersyukur dengan adanya bantuan dari DPR ini di tengah efisiensi anggaran pusat, karena kita mendapat bantuan aspirasi dari dewan kita di Senayan,” kata Harun.
Dia menyebut seluruh pekerjaan tersebut telah dimonitor bersama Wakil Bupati Lombok Timur. Berdasarkan hasil monitoring, pekerjaan irigasi yang telah dilaksanakan dinilai memuaskan.
”Kita sudah monitoring semua hasil pekerjaan bersama Bapak Wabup, hasilnya sangat memuaskan,” ujarnya.
Meski tingkat kemantapan jaringan irigasi telah meningkat menjadi 59 persen, Dinas PUPR Lombok Timur masih menargetkan seluruh jaringan irigasi kabupaten dapat mencapai tingkat kemantapan 100 persen.
Harun mengatakan target tersebut membutuhkan dukungan anggaran secara berkelanjutan, baik dari pemerintah pusat maupun lembaga legislatif.
”Mudah-mudahan ke depan bidang air tidak lagi termasuk bidang yang kena efisiensi anggaran agar bisa mencapai kemantapan jaringan irigasi di Kabupaten Lombok Timur hingga 100 persen,” katanya.
Menurut Harun, keberlanjutan program perbaikan irigasi penting untuk menyelesaikan persoalan jaringan yang masih mengalami kerusakan. Dengan demikian, gangguan terhadap kebutuhan air untuk lahan pertanian dan keluhan petani diharapkan dapat dikurangi.
”Kita berharap ini bisa berlanjut di tahun berikutnya agar semua masalah irigasi bisa diselesaikan sehingga keluhan petani kita dapat teratasi,” katanya.
Untuk meningkatkan kemantapan jaringan irigasi pada 2027, Bidang Pengairan Dinas PUPR Lombok Timur juga telah mengajukan sejumlah titik jaringan melalui sistem Sipuri.
Harun mengatakan terdapat 12 titik jaringan irigasi yang telah diajukan. Dari jumlah tersebut, berdasarkan informasi yang diterima, enam paket telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat dan nantinya akan dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS).
”Kita terus berusaha. Bila ada diminta lagi pengajuan data oleh pusat, kita sudah siap. Kita saat ini terus melakukan pendataan seluruh titik irigasi di Lombok Timur,” ucap Harun.
Harun menambahkan upaya pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan pemerintah daerah memiliki data kebutuhan jaringan irigasi yang dapat diajukan ketika pemerintah pusat membuka kembali dukungan program.
Harun sendiri akan memasuki masa pensiun pada Desember 2026. namun ia berharap siapapun nantinya yang menjadi Kabid pada bidang pengairan diharapkan dapat terus melanjutkan cita cita mewujudkan kemantapan jaringan irigasi di Lotim menjadi irigasi yang smart.