Kesejahteraan Guru Paruh Waktu Lotim Tinggal Menunggu Juknis

‎‎“Pada prinsipnya, kesejahteraan guru paruh waktu di setiap daerah memang tidak sama. Itu sangat bergantung pada kemampuan APBD masing-masing daerah,” kata Bayan, Kamis, 5 Februari 2026.

‎Ia menjelaskan, dari total anggaran Rp 10 miliar yang telah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sebesar Rp 9 miliar dialokasikan untuk pembayaran gaji guru paruh waktu. Adapun sisa Rp 1 miliar diperuntukkan bagi guru yang belum masuk dalam basis data paruh waktu.

‎“Untuk sementara anggarannya sudah ada di DPA kami sekitar Rp 10 miliar. Dari jumlah itu, Rp 9 miliar untuk guru paruh waktu dan Rp 1 miliar untuk guru yang belum PW,” ujarnya.

‎Meski anggaran telah tersedia, pembayaran gaji tersebut belum dapat direalisasikan. Pemerintah daerah masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait mekanisme penyaluran anggaran.

‎“Kami masih menunggu regulasi dan juknisnya seperti apa. Apakah nanti dibayarkan melalui dana BOS atau mekanisme lain, kami tidak ingin salah langkah,” kata Bayan.

‎‎Terkait guru yang hingga kini masih berstatus non paruh waktu, Bayan mengatakan pemerintah daerah terus berupaya agar seluruh guru dapat masuk dalam skema paruh waktu. Namun, kebijakan tersebut tetap menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

‎‎Ia meminta para guru non paruh waktu agar tetap menjalankan tugas secara profesional meskipun kesejahteraan mereka belum sepenuhnya terpenuhi.

‎“Saya berharap teman-teman tetap bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Jangan sampai ada yang tidak bekerja maksimal. Pemerintah daerah sesungguhnya sudah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya.

‎Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap kejelasan regulasi dari pusat dapat segera diterbitkan agar pembayaran gaji guru paruh waktu dan non paruh waktu bisa direalisasikan dalam waktu dekat.