Anews. Koalisi Rakyat Kabupaten Lombok Timur berencana menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan sejumlah dugaan persoalan di daerah Lombok Timur. Aksi ini ditujukan untuk mendesak aparat penegak hukum agar mengusut berbagai dugaan penyimpangan yang dinilainya belum tersentuh secara serius.
Koordinator Koalisi Rakyat Lombok Timur, Yuza, mengatakan pihaknya tengah melakukan konsolidasi massa sebelum turun ke jalan. Ia menyebut aksi akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Dalam beberapa hari ke depan kami akan menurunkan massa aksi besar-besaran untuk menyuarakan banyak dugaan persoalan besar yang terjadi di Lombok Timur,” kata Yuza kepada media di Selong, Rabu, 4 Februari 2026.
Menurut Yuza, dugaan persoalan yang disoroti mencakup berbagai sektor. Di antaranya dugaan masalah dana jasa pelayanan (jaspel) di RSUD dr. Raden Soedjono Selong, dugaan peredaran obat kedaluwarsa, serta dugaan transfer ganda bantuan modal UMKM melalui Bank BRI.
Selain itu, Koalisi Rakyat juga menyoroti dugaan bantuan sosial senilai Rp.40 miliar, dugaan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) proyek, proyek SPAM dengan nilai Rp.8 miliar dan Rp2,5 miliar, serta proyek Jalan Ijo Balit senilai Rp8,5 miliar. Dugaan persoalan lain meliputi pembangunan Puskesmas Sakra Timur yang disebut belum jelas status tanahnya, dugaan masalah PJUTS, hingga kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta penggunaan anggaran perawatan jalan.
Yuza menegaskan, seluruh dugaan tersebut harus diproses secara hukum. Jika tidak, pihaknya akan membawa persoalan itu ke Kejaksaan Tinggi hingga ke tingkat pusat.
Kami minta semua dugaan ini diproses. Jika tidak ditangani serius di daerah, kami akan membawanya ke Kejati dan melaporkannya sampai ke Jakarta,” ujarnya.
Ia menambahkan, aksi unjuk rasa akan segera digelar setelah konsolidasi selesai. “Secepatnya kami akan turunkan massa aksi,” kata Yuza.