Anews. Di tengah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur mendesak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Selong segera mengembalikan dana bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dobel ditransfer kepada masyarakat pada 2025.
Desakan tersebut disampaikan DPRD sebagai peringatan keras kepada BRI Selong agar persoalan kelebihan transfer dana bantuan itu segera diselesaikan. Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, M. Waes Al Qarni, menyatakan pihaknya memberikan tenggat waktu dua pekan kepada BRI untuk mengembalikan seluruh dana dobel transfer ke kas daerah.
“Kami berikan BRI waktu dua minggu untuk mengembalikan dana bantuan UMKM yang dobel ditransfer ke rekening masyarakat. Semuanya harus clear. Kalau tidak bisa, kami akan panggil kembali pihak BRI,” kata Waes saat ditemui diruang kerjanya, Rabu 4 Februari 2026.
Waes menegaskan, kesalahan transfer tersebut berpotensi masuk ke ranah pidana apabila BRI tidak mampu mengembalikan seluruh dana yang terlanjur masuk ke rekening penerima. Hingga kini, BRI Selong baru berhasil menarik kembali dana dobel transfer senilai Rp1,3 miliar. Dana itu masih berada di rekening penampungan BRI dan rencananya akan dikembalikan ke rekening kas daerah setelah seluruh proses penarikan selesai.
Menurut Waes, persoalan tersebut bukan berasal dari data penerima bantuan yang disusun oleh Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Timur. Ia menegaskan kesalahan murni terjadi pada pihak bank saat proses penyaluran dana.
“Tidak ada masalah dengan data UMKM dari dinas koperasi. Ini murni kesalahan BRI karena sistem transfer mereka bermasalah,” ujarnya.
Ia berharap kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Menurut dia, setiap penyaluran bantuan masyarakat melalui bank penyalur harus disertai dengan penyempurnaan data serta pola verifikasi yang lebih ketat.
“Kalau bantuan disalurkan lewat bank, sistem dan verifikasinya harus benar-benar siap agar kejadian seperti ini tidak terulang,” kata Waes.