Anews. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), L. Muhammad Iqbal, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Program Prioritas Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB yang digelar pada Senin (25/8) di Sembalun, Lombok Timur. Rakor ini digelar untuk menyelaraskan implementasi program strategis nasional di tingkat daerah, sekaligus memperkuat sinergi antar pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta.
Dalam arahannya, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya kerja kolektif untuk menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah pusat, antara lain: Program Desa Berdaya dan Pengentasan Kemiskinan, Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Rehabilitasi dan Optimalisasi Lahan, hingga pembangunan infrastruktur daerah dan peningkatan kapasitas kepegawaian.
Rakor ini adalah langkah awal yang membahagiakan. Sudah saatnya kita duduk bersama untuk merumuskan agenda yang bisa kita usulkan secara kolektif demi kebaikan NTB,” ujar Gubernur Iqbal dalam sambutannya.
Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam rakor kali ini adalah Program Desa Berdaya, yang akan difokuskan untuk 20 desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem di NTB. Program ini diproyeksikan berlangsung selama empat setengah tahun ke depan.
Gubernur menekankan pentingnya basis data yang akurat untuk mendukung program ini. Pemprov NTB akan mengoordinasikan pengumpulan data dan menetapkan komitmen dari berbagai pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN, dan sektor swasta.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Gubernur mengakui masih terdapat kebingungan soal penanggung jawab pelaksana di tingkat daerah. Ia berharap, melalui forum rakor ini, dapat diperoleh kejelasan terkait mekanisme pelaksanaan agar program dapat berjalan efektif di lapangan.
Dalam forum yang sama, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, memaparkan data terbaru mengenai tingkat kemiskinan di wilayahnya yang masih berada di angka 14,51%, dengan kategori miskin ekstrem sebesar 3,21% atau sekitar 15 ribu kepala keluarga (setara 46 ribu jiwa).
“Angka ini menjadi perhatian serius bagi kami. Mayoritas kelompok rentan berasal dari sektor petani, nelayan, pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan pedagang rumahan,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Lombok Timur telah mengalokasikan anggaran Rp 20 miliar untuk mendukung program modal usaha bebas rentenir, disertai kolaborasi dengan Baznas, sektor CSR perusahaan, NGO, hingga tokoh masyarakat. Bupati juga menyampaikan usulan dua desa sebagai target Program Desa Berdaya, yaitu Desa Tete Batu dan Desa Pringgabaya Utara.
“Pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan oleh kami di kabupaten, tetapi juga memerlukan dukungan kuat dari provinsi dan pusat,” tambahnya.
Selain Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti, rakor ini juga dihadiri oleh para kepala daerah se-NTB, antara lain: Bupati Dompu, Bupati Sumbawa Barat, Walikota Mataram, Bupati Sumbawa, Wakil Bupati Bima, Sekda Kota Bima, Wakil Bupati Lombok Barat, Sekda Lombok Utara, serta jajaran pimpinan OPD terkait.
Forum ini diharapkan menjadi titik tolak pembentukan program kolaboratif lintas sektor yang mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB secara merata.