Anews. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ingin menjadi daerah yang ramah pada komunitas ekonomi dan bersahabat dengan pertumbuhannya.
” Kami ingin menjadi pemerintah yang diurus bergaya corporative government agar tuning dan selaras dengan kalangan bisnis”, ujar Gubernur DR. H. L Muhamad Iqbal dalam kegiatan buka puasa bersama pemangku kepentingan ekonomi dan pelaku bisnis di Pendopo, Senin (16/3/2026).
Gubernur mengatakan pemerintah provinsi siap menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi. Dirinya menyebut saat awal 2025, pemerintah mengakui banyak rencana pembangunan yang belum sesuai dengan rencana bisnis.
” Jika kebutuhannya revisi rencana pembangunan maka kita akan proaktif memberikan dukungan pada investasi,” tegasnya.
H. L. Muhamad Iqbal, juga berharap dalam kegiatan ini para pelaku bisnis dapat memberikan pandangannya terkait perekonomian NTB dan pertumbuhannya sebagai upaya perbaikan dan peningkatan.
Benchmark RPJMD dengan visi misi Makmur Mendunia sebelum direvisi mengacu pada pertumbuhan 5,3 persen pada September 2024 sehingga Pemprov menetapkan target pertumbuhan 0,7 persen yang dinaikkan menjadi 6 persen di tahun 2025. Sayangnya, crash yang terjadi di awal pemerintahan Iqbal Dinda disebabkan karena take off dari angka pertumbuhan minus 1,47 persen bukan 5,3 persen sesuai benchmark namun demikian berakhir dengan angka pertumbuhan 3,22 persen di tahun itu.
Iqba mengingatkan, dari perspektif target 6 persen, pertumbuhan gagal dicapai namun dari perspektif target kenaikan dari 0,70 naik 4,69 dalam kurun waktu setahun.
” Mudah mudahan momentum kenaikan ini bisa sama sama kita jaga di tahun ini dengan target diatas 6 persen dengan tantangan faktor ekonomi global, nasional dan daerah,” pungkasnya.
Dalam Acara Buka Bersama yang diinisiasi Biro Ekonomi Pemprov NTB dihadiri pemangku kepentingan ekonomi, pelaku bisnis dan investor.