Anews. Memastikan setiap bantuan dan pembangunan pertanian dari pemerintah pusat sampai, berfungsi, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, menjadi fokus utama pertemuan strategis yang digelar di Gedung D Kantor Kementerian Pertanian RI, Senin (18/5/2026). Rapat koordinasi ini menghadirkan jajaran pengurus Tani Merdeka Indonesia (TMI) tingkat Wilayah Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Utara, guna merumuskan langkah pengawalan menyeluruh atas enam program prioritas yang telah disepakati, sekaligus menegaskan komitmen mengikuti arahan dan instruksi langsung dari pimpinan tertinggi organisasi serta pemerintah pusat .
Delegasi dipimpin langsung oleh Ketua DPW TMI NTB, Haerul Ar, didampingi Sekretaris DPW TMI NTB, Muhammad Husni, S.T. Turut hadir Ketua DPD TMI Lombok Utara, Tawadi, S.A.P, Sekretaris DPD TMI KLU, Rukyal Muhtadin, S.Pd, Kabid Pemberdayaan Perempuan, Sulis Ning Rahayu, serta Kabid Hukum, Putri Patikasari, S.H. Pertemuan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut langsung dari audiensi sebelumnya, guna menyusun skema kerja, verifikasi, dan pengawalan agar program Irigasi Pertanian, Embung, Optimalisasi Lahan Pertanian (OPLH), Sumur Bor, Bor Irigasi, dan Jalan Usaha Tani (JUT) yang telah dijanjikan, berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh peserta menegaskan kembali komitmen untuk melaksanakan instruksi tegas Bapak Pembina Tani Merdeka Indonesia sekaligus Wakil Menteri Pertanian RI, Dr. Sudaryono, serta arahan strategis Ketua Umum DPN TMI, Don Muzakir. Inti pesan yang ditekankan adalah: “Program harus sampai ke tangan petani yang benar-benar membutuhkan, dikelola dengan baik, dan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas serta kesejahteraan” . Hal ini selaras pula dengan panduan teknis yang disampaikan oleh Dirjen Pertanian dan Irigasi Pusat, yang menekankan pentingnya akurasi data, transparansi proses, serta keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang dibangun .
Ketua DPW TMI NTB, Haerul Ar, dalam keterangannya usai rapat menyampaikan bahwa pengawalan bukan sekadar memantau pembangunan, melainkan memastikan seluruh tahapan—mulai dari perencanaan, penentuan lokasi, pelaksanaan, hingga serah terima—berjalan benar. “Kami hadir di sini membawa amanah ribuan petani di Lombok Utara. Bapak Sudaryono dan Bapak Don Muzakir telah mengingatkan kami berulang kali: jangan sampai ada program yang melenceng, disalahgunakan, atau tidak memberikan hasil. Kami bertugas menjadi mata dan telinga di lapangan, sekaligus jembatan yang kuat agar kebijakan pusat pas sepenuhnya dengan kebutuhan daerah,” tegas Haerul Ar.
Sistem pengawalan yang disepakati mencakup verifikasi data calon penerima dan lokasi, pemantauan berkala kemajuan pekerjaan, pendampingan pengelolaan, hingga pelaporan hasil pemanfaatan. Peran khusus juga diberikan kepada unsur perempuan dan bidang hukum dalam struktur organisasi, untuk memastikan keterlibatan yang merata serta menjamin kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku. “Pemberdayaan perempuan tidak bisa dilepaskan, karena di banyak tempat, ibu-ibu juga berperan besar dalam budidaya dan pengolahan hasil. Begitu juga aspek hukum, kami pastikan hak dan kewajiban jelas, agar aset negara ini terjaga dengan baik dan bermanfaat jangka panjang,” tambah Sulis Ning Rahayu dan Putri Patikasari dalam pemaparan masing-masing.
Ketua DPD TMI Lombok Utara, Tawadi, S.A.P, menambahkan bahwa mekanisme ini akan diterapkan ketat di setiap desa dan kelompok tani. “Kami sudah siapkan tim turun ke lapangan. Mulai sekarang, setiap titik pembangunan irigasi, embung, jalan usaha tani, maupun sumur bor, akan kami pantau langsung. Kami pastikan lokasi yang dibangun benar-benar wilayah yang paling membutuhkan, datanya akurat, dan saat selesai, masyarakat sudah siap memeliharanya. Ini cara kami menjaga amanah dari Bapak Wakil Menteri dan pimpinan pusat,” ujarnya.
Sekretaris DPW TMI NTB, Muhammad Husni, S.T, menegaskan bahwa sinergi antara organisasi dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan. “Program ini milik petani, didukung negara, dan diawasi bersama. Kami pulang dengan panduan kerja yang jelas, langkah operasional yang terukur, dan tanggung jawab besar. Kementerian Pertanian sangat mengapresiasi peran aktif TMI, karena kami lahir dari kalangan petani sendiri, sehingga kami paling paham apa yang mereka butuhkan dan bagaimana menjaga agar bantuannya tepat guna,” ungkapnya.
Pertemuan ini menutup agenda dengan penyusunan jadwal kerja dan alur pelaporan berkala. Diharapkan, melalui sistem pengawalan yang terstruktur dan ketat ini, seluruh program yang telah diberikan untuk Lombok Utara dapat menjadi bukti nyata kehadiran negara, sekaligus mewujudkan cita-cita pertanian yang maju, mandiri, dan menyejahterakan, sesuai visi besar pimpinan nasional dan organisasi Tani Merdeka Indonesia.