Anews. Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan indeks pertanaman (IP), Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur terus menggenjot penyediaan sarana dan prasarana pertanian, terutama di sektor irigasi. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur Fathul Kasturi saat ditemui media diruang kerjanya, Rabu 16 Juli 2025.
Menurutnya, upaya perbaikan dan pengembangan sistem irigasi dilakukan melalui berbagai skema, baik melalui usulan ke pemerintah pusat maupun kolaborasi lintas lembaga, seperti Balai Wilayah Sungai (BWS), Kementerian PUPR, dan instansi terkait lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2025.
”Inpres ini mengatur kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pengelolaan irigasi. dan untuk tahun 2025, Lombok Timur mendapat anggaran sebesar Rp15 miliar dari pusat untuk proyek pemantapan saluran irigasi di Daerah Irigasi (DI) Pandandure dan DI Bagek Longgek di Kecamatan Wanasaba. Pekerjaan ini ditargetkan selesai pada tahun 2025,” jelas Kasturi
Selain itu, Lombok Timur juga menerima program pembangunan sumur dalam sebagai bagian dari optimalisasi lahan dan perluasan areal tanam. Proyek ini juga didanai melalui skema kolaboratif dengan BWS dan saat ini tengah dalam proses pelaksanaan bersama dengan pemberkasan irigasi.
Semua proses perencanaan dan pengajuan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Irigasi (SIPURI) yang terhubung langsung dengan Kementerian PUPR pusat.
“Untuk tahap pertama dalam sistem SIPURI, kami telah mengusulkan 40 titik pada dua DI dengan total nilai Rp15 miliar. Namun, nilai akhir akan disesuaikan dengan volume pekerjaan yang direalisasikan. Pekerjaan fisiknya saat ini sedang dalam proses desain oleh BWS dan insyaallah mulai dikerjakan Agustus 2025,” terangnya.
Lebih lanjut, Dinas Pertanian juga telah mengajukan usulan tahap kedua, ketiga, dan keempat. Untuk tahap kedua, sedang dilakukan penyusunan Studi Kelayakan (SID) dan pengurusan dokumen lingkungan seperti UKL dan UPL. Sedangkan untuk tahap ketiga, dinas hanya mampu menginput tiga lokasi karena keterbatasan waktu pemenuhan syarat teknis yakni DI Penendem, DI Lungkang, dan Ambung Sukamulia, dengan nilai anggaran sekitar Rp7 miliar mencakup luas 700 hektare. Usulan ini telah diverifikasi oleh provinsi dan pusat, dan tinggal menunggu pengajuan anggaran lebih lanjut.
Tak hanya itu, program rehabilitasi jaringan tersier senilai Rp14 miliar juga telah diajukan ke pemerintah pusat sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pendukung pertanian.
“Untuk tahap keempat, usulan sudah masuk di tahun ini. Kami tinggal menentukan wilayah prioritas, karena permintaan dari kelompok tani cukup banyak dan kami harus lembur menyiapkan dokumen yang dibutuhkan,” tambah Kabid PSP pada Dinas Pertanian Lotim, Darajat
Ia menegaskan bahwa kebutuhan irigasi di Lombok Timur masih tinggi karena luasnya jaringan pertanian yang ada. Oleh karena itu, pihaknya berharap semua usulan dari tahap satu hingga empat dapat diterima dan terealisasi semua tahun ini, sehingga wilayah-wilayah yang selama ini kekurangan air bisa teratasi secara berkelanjutan.