Anews. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berpotensi menjadi pusat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di kawasan Indonesia Timur. Hal ini disampaikan oleh salah satu peneliti Bale Nara Indonesia Abdani Khoir, kamis (14/05/2026).
“Dari data yang kali dapat, potensi energi bersih yang melimpah dan roadmap menuju Net Zero Emission 2050, total potensi EBT di wilayah ini mencapai lebih dari 13.000 MW,” ungkapnya.
Dani sapaan akhrannya memaparkan, potensi terbesar berasal dari tenaga surya dengan 10.628 MW, diikuti angin 2.605 MW, panas bumi 175 MW, serta hidro dan bioenergi yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa.
“NTB memiliki iradiasi matahari tertinggi di Indonesia, 4,8–5,1 kWh/m² per hari. Ini modal besar untuk pengembangan PLTS skala besar dan terapung,” ujarnya.
Saat ini, lebih dari 20 lokasi PLTS telah beroperasi, termasuk PLTS Lombok >20 MW dan Sumbawa 26,8 MW. Capaian bauran EBT NTB juga melampaui target nasional. Pada 2023, bauran energi bersih NTB tercatat 22,43%, di atas target nasional 19%.
Bahkan Pemerintah provinsi menargetkan penambahan 400 MW kapasitas EBT hingga 2034 melalui peta jalan yang tertuang dalam Pergub NTB No. 43/2024.
Selain surya, lanjutnya, 77 bendungan di NTB sedang dikaji untuk pengembangan PLTS terapung. Potensi panas bumi di WKP Dompu 70 MW dan Sembalun 69 MW juga masuk daftar prioritas. Pemerintah daerah membuka peluang investasi seluas-luasnya dengan skema insentif dan kemudahan perizinan.
“Pengembangan EBT bukan hanya soal energi bersih. Ini tentang kemandirian energi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi daerah,” bebernya.
NTB kini menjadi salah satu provinsi percontohan transisi energi di Indonesia. Dengan integrasi sistem kelistrikan Lombok-Sumbawa dan fokus pada elektrifikasi, NTB menargetkan 100% energi terbarukan di seluruh sektor pada 2050.
“Melalui data-data ini, sangatlah logis nantinya NTB menjadi lokus utama energi terbarukan di Indonesi bagian timur,” ungkapnya.
Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh Dani yakni masih minimnya sisi industri pada sektor energi baru terbarukan ini.
Jalan yang terdekat untuk memulai langkah ini adalah mewujudkan master plan energy yang telah dimiliki Pemerintah Provinsi melalui Dinas ESDM.
“Jangan sampai master plan yang telah susah payah dibuat oleh Dinas ESDM hanya dijadikan kumpulan kertas yang dipajang saja,” tegasnya.
Salah satu yang sering muncul pada setiap proyek adalah pendanaan, Dani menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan instrumen investasi yang jelas baik lokal, nasional maupun Internasional.
“Kalau masalahnya di investasi, Bank Indonesia (BI) membuka jalan dengan luas untuk EBT ini, tinggal saling bertemu saja antara Pemda dengan BI,” jelasnya.