Hulain Kritik Arah Pembangunan di Lotim : Perencanaan Dinilai Belum Berangkat dari Kebutuhan Warga
Terjemahan

Anews. H. Hulain mengkritik arah pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di bawah kepemimpinan Bupati H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya. Menurutnya, hampir dua tahun masa pemerintahan berjalan, pembangunan yang dilaksanakan belum menunjukkan hasil yang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat.

‎Hulain menilai persoalan mendasar terletak pada proses perencanaan pembangunan yang dinilai belum melibatkan masyarakat secara aktif. Padahal, menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh mekanisme perencanaan yang partisipatif sehingga program yang dijalankan pemerintah mampu menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat.

‎”Hampir dua tahun ini, kalau dilihat dari proses perencanaan pembangunan, saya anggap belum sukses.

Program pembangunan seharusnya dibuat melalui perencanaan partisipatif, karena masyarakatlah yang paling mengetahui kebutuhan dan persoalan yang mereka hadapi,” ujar Hulain.

Baca Juga :  Sekda Lotim Angkat Bicara Soal Tambak Udang Suryawangi

‎Ia menilai kebijakan yang lebih banyak dirumuskan di tingkat elite pemerintahan berpotensi melahirkan program yang tidak tepat sasaran. Menurut Hulain, tanpa keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pemerintah akan kesulitan memahami persoalan yang benar-benar dihadapi warga.

‎Lebih jauh, Hulain mengingatkan agar pemerintahan saat ini tidak mengulangi pola pembangunan yang dinilai pernah terjadi pada periode sebelumnya. Ia berharap setiap kebijakan pembangunan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat dibanding sekadar mengejar realisasi proyek fisik.

‎”Kesalahan kepemimpinan masa lalu jangan sampai diulang. Pembangunan harus benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjalankan proyek,” katanya.

‎‎Salah satu program yang menjadi sorotan Hulain adalah rencana pembangunan Gedung Serbaguna MICE yang diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp.40 miliar. Menurutnya, proyek tersebut dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak masyarakat dan manfaatnya lebih banyak dirasakan kelompok tertentu.

Baca Juga :  BPKP, Dugaan Kerugian Negara Dalam Kasus Pasar Sambelia Intinya Ada

‎”Kalaupun masyarakat kecil memanfaatkan gedung itu, paling hanya datang memenuhi undangan. Yang mereka nikmati sebatas itu. Padahal pembangunan semestinya lebih diarahkan pada program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

‎Hulain juga mempertanyakan dampak ekonomi dari pembangunan fasilitas MICE tersebut. Menurutnya, proyek itu tidak akan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya pikir bangunan itu tidak akan memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil. Itu sama saja seperti menggarami air laut,” katanya.

 

guest

0 Komentar
terbaru
terlama terbanyak disukai