Anews. Laskar Sasak menegaskan sikap tegas menolak segala bentuk politik kotor yang mencederai marwah akademik Universitas Mataram (Unram). Organisasi masyarakat berbasis kultural ini menilai, kampus kebanggaan Nusa Tenggara Barat itu kini tengah kehilangan arah akibat manuver politik praktis yang merusak nilai-nilai keilmuan dan integritas akademik.
Ketua DPP Laskar Sasak, Lalu M Ali Sadikin, SP.d, SH. MPD., menyebut bahwa sejumlah indikasi kuat menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menjegal kandidat-kandidat potensial baik di tingkat senat maupun dalam proses menuju pemilihan rektor.
Kasus sanksi etik terhadap Dr. Ansar di Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri (Fatepa) serta Prof. Dr. dr. Hamsu Kadriyan, Sp.THT-KL(K) di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) menjadi contoh nyata bagaimana kekuasaan digunakan secara politis untuk menghalangi figur-figur akademik yang independen dan berintegritas.
“Kami melihat ada pola rekayasa etik yang digunakan untuk mengunci calon-calon potensial. Ini bukan lagi dinamika akademik, tapi sudah menjadi politik kekuasaan yang kotor. Jika Unram ingin bersih, bersainglah secara fair tanpa menjegal,” tegas Lalu Ali Sadikin di Mataram, Sabtu (26/10).
Miq Denta, sapaan Ketum LS menambahkan, kejanggalan semakin terlihat setelah Rektor Unram Prof. Bambang secara terbuka disebut telah menyatakan dukungan terhadap salah satu kandidat rektor dari kelompoknya sendiri.
Sikap tersebut dinilai telah melanggar prinsip netralitas dan etika jabatan, serta menimbulkan konflik kepentingan serius dalam seluruh tahapan pemilihan rektor periode 2026–2029.
“Bagaimana mungkin proses pemilihan rektor bisa dianggap adil kalau rektornya sendiri sudah berpihak dan menggunakan kewenangannya untuk menyiapkan jalan bagi calon tertentu?” ujarnya.
Atas dasar itu, Laskar Sasak menyerukan kepada Kementerian Pendidikan, Tinggi, Riset, dan Teknologi RI (Kemendiktiristek) untuk:
1. Menunda seluruh tahapan proses pemilihan rektor Universitas Mataram sampai dilakukan audit kepatuhan menyeluruh terhadap sistem dan etika penyelenggaraan.
2. Menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Rektor guna menggantikan Prof. Bambang selama proses audit berjalan, untuk menghindari intervensi kekuasaan dan memastikan proses berlangsung netral serta akuntabel.
“Kementerian harus turun tangan. Ini bukan sekadar urusan kampus, tapi menyangkut nama baik NTB sebagai provinsi yang selama ini menjunjung tinggi integritas dan kejujuran,” lanjutnya.
Menurut Laskar Sasak, langkah tegas ini diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga kehormatan akademik Universitas Mataram sebagai simbol kemajuan pendidikan tinggi di Nusa Tenggara Barat.
“Unram bukan milik kelompok mana pun. Ia adalah kebanggaan seluruh masyarakat NTB. Karena itu kami tidak akan diam bila kampus ini dikotori oleh politik kekuasaan,” tegas Miq Denta.
Laskar Sasak juga mengajak seluruh elemen masyarakat NTB — mulai dari mahasiswa, alumni, hingga tokoh adat dan akademisi — untuk ikut mengawal proses reformasi moral di kampus.
“Kami ingin Unram kembali pada jati dirinya: rumah ilmu, bukan rumah intrik. Jika rektorat yakin bersih, buktikan dengan keterbukaan dan kesetaraan bagi semua kandidat,” pungkasnya.