AmpenanNews. Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Kab Lotim) desak Bupati baru Kabupaten Lombok Timur H.Haerul Warisin, lakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan pembangunan di daerah.
Desakan evaluasi terhadap seluruh perencanaan pembangunan tersebut dilontarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur dalam Rapat Paripurna IX Masa Sidang II, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan pada Kamis (27/02/2025).
Adapun dasar DPRD memandang penting evaluasi dilakukan, karena dalam LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024, masih terdapat berbagai macam permasalahan.
“Sejumlah tantangan besar harus segera diselesaikan oleh Bupati baru, seperti mencakup proyek pembangunan yang belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, persoalan pupuk yang terus terulang, hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengalami kerugian selama bertahun-tahun,” kata Saipul Bahri anggota DPRD dari PPP, yang mewakili gabungan komisi DPRD.
Meskipun realisasi belanja daerah telah mencapai 94,30%. dan DPRD mengapresiasi pencapaian tersebut, namun DPRD tetap mempertanyakan dampak nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai ini hanya bagus di atas kertas, tapi masyarakat tidak merasakan hasilnya,” tegas Saepul Bahri.
Menyoroti soal Kelangkaan Pupuk di sektor pertanian, kelangkaan pupuk masih menjadi masalah yang berulang. Perubahan kebijakan subsidi dari pemerintah pusat memperumit distribusi pupuk di daerah. DPRD mendesak pemerintah daerah untuk lebih sigap mengatasi masalah ini agar petani tidak terus dirugikan.
Kinerja BUMD juga tidak luput dari perhatian serius DPRD, dimana PD Selaparang Energi dan PD Agro Selaparang terus merugi sejak tahun 2019. DPRD mendesak agar BUMD yang terus merugi untuk di bubarkan atau di merger.
“Kalau terus merugi dan tidak ada perbaikan, lebih baik dibubarkan atau di-merger saja. Jangan sampai uang daerah terus terbuang tanpa ada manfaat bagi masyarakat,” tegas Saepul.
Permasalahan Lainnya
Seperti Pajak Daerah: Lemahnya sistem pendataan dan pengelolaan pajak daerah menjadi sorotan. DPRD juga meminta Pemkab Lombok Timur untuk segera mereformasi administrasi perpajakan daerah.
Pengangguran.
Tingginya angka pengangguran terbuka sebesar 2,53% menuntut Pemkab untuk lebih agresif menciptakan lapangan kerja dan pelatihan.
Pendidikan, Rendahnya rata-rata lama sekolah dan indeks pendidikan mendorong DPRD untuk meminta peningkatan layanan pendidikan nonformal, perbaikan kualitas sekolah, dan percepatan pembangunan serta rehabilitasi gedung sekolah.
Kesehatan, Angka harapan hidup yang mencapai 71,95 tahun perlu terus ditingkatkan melalui fokus pada layanan kesehatan yang lebih baik.
Pertanian, Stabilitas harga komoditas pertanian dan peningkatan nilai tambah bagi petani menjadi fokus penting selain peningkatan produksi.
DPRD berharap Bupati baru mampu menjawab tantangan-tantangan ini dengan kebijakan yang konkret dan tepat sasaran, demi kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.