AmpenanNews. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Timur, H.L.Hasan Rahman sebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak punya Blue Print soal pendidikan, sementara Kepala Dinas Dikbud Izzuddin, tuding DPRD itu jualan.
Belakangan ini baik antara Ketua Komisi III DPRD Kabupaten dan Kepala Dinas Dikbud, dapat dilihat tengah saling berbalas pantun dan itu terjadi sejak Komisi III mengkritisi soal pendidikan di Kab.Lotim yang diduganya saat ini semakin amburadul alias tidak memiliki Blue Print atau Cetak Biru dalam kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja.
“Pendidikan di Kabupaten Lombok Timur tidak punya blue print, lanjutnya Dia tidak memiliki blue print seperti apa pendidikan kita, kemudian bagaimana penyelesaiannya dan apa saja yang belum diselesaikan dan yang tak kalah penting sudah mampukah Dikbud itu menjalankan program wajib belajar 12 Tahun atau melakukan zero terhadap angka putus sekolah di Kabupaten ini, itu yang mestinya harus dikejar, jangan hanya Program-program fisik saja yang dikejar tetapi tidak jelas peruntukannya” ucap H.L Hasan Rahman, pada media melalui telepon, Kamis (23/02/2023).
Masih kata Hasan Rahman, kenapa Dikbud itu penting memiliki blue print soal pendidikan, karena dari situlah akan kita ketahui tentang pendidikan kita, terlebih terhadap infrastrukturnya.
“Jika Dikbud ini memiliki blue print, maka kita tidak akan pernah mendengar tentang Sekolah Dasar yang ambruk, sekolah yang tidak pernah diberikan bantuan DAK, sekolah yang tidak mempunyai guru matematika atau guru agama, juga sekolah yang numpuk akan siswa, guru pengajar atau tenaga pendidiknya. Dinas itu harus mengetahui sekolah yang membutuhkan guru, membutuhkan siswa dan yang membutuhkan bantuan anggaran Pemerintah, itulah yang namanya blue print. Itulah yang harus dibuat oleh Dinas Pendidikan”
Kepala Dinas Dikbud sindirnya, mestinya memahami pendidikan itu dalam kerangka yang lebih luas, sehingga pendidikan itu tidak sebatas dengan dia menjadi kepala Dinas yang bisa membuat program kemudian bisa melaksanakan, bukan itu.
“Jadi menurut saya, bagaimana dunia pendidikan itu bisa diketahui orang banyak kemudian ada perbaikan dan naik apa tidak rank pendidikan kita saat ini” sebutnya.
Selain itu, politisi dari partai Golongan Karya (Golkar) ini juga menanggapi soal rasa bangganya Kepala Dinas Dikbud Izzuddin, yang telah memperoleh 10 penghargaan yang katanya dari kementerian dan dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan pendidikan di Kab.Lotim.
“Berbangga dengan perolehan dari kementerian itu saya katakan salah, jangan menganggap penghargaan yang banyak itu dapat menyelesaikan masalah pendiddikan, jadi jangan berharap seperti itu” cetusnya.
Selain mengkritisi soal blue print, Hasan Rahman, juga menanggapi soal masih adanya dugaan praktik-praktik pungli di lingkungan Dikbud Lotim.
Terkait dengan praktik pungli di lingkungan Dikbud, saya menilai belum terbebas dari hal itu, dan pernah saya sampaikan, pendidikan ini seharusnya dipegang oleh orang yang bebas dari Kepentingan-kepentingan (“)” tegasnya
Ia, juga menyebut “mestinya pendidikan ini di nahkodai oleh orang yang paham tentang pendidikan secara keseluruhan, baik manajemennya, tenaga pendidiknya, tentang siswa, tahu soal permasalahan pendidikan secara umum , kemudian tahu cara penyelesaiannya, sehingga jabatan kadis Dikbud itu tidak asal comot-comot”.
Hasan Rahman, juga mengkritisi Bupati Kab.Lotim H.M.Sukiman Azmy, Sebelum melantik orang menjadi Kepala Dinas terlebih di pendidikan, baiknya perlu dilihat akan prestasinya terlebih dahulu.
“Pernah tidak dilihat apa prestasinya yang diraih oleh kepala dinas, itu harus dibuka sehingga prestasinya apa misal, pernah menjadi motivator sekolah, atau menjadi kepala sekolah teladan atau kepala UPT teladan dan lain-lain. Kalau dia ada prestasi-prestasi itu tentu dia akan paham tentang dunia pendidikan, sehingga tidak saja masalah duit yang di urus. Jangan menganggap dengan banyaknya duit akan mampu menyelesaikan masalah pendidikan kalau tidak punya blue print tentang pendidikan itu sendiri maka hari ini pendidikan kita masih butuh untuk berbenah” singkatnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur, Izzudin, pastikan lingkungan Dikbud telah bebas dari praktik Pungutan Liar (Pungli).
“Tidak ada pungli di lingkungan Dikbud, saya sudah mengeluarkan surat resmi ke seluruh OPD, UPTD dan sekolah, tidak boleh ada Pungli-pungli, jadi kalau ada pihak yang mengatakan di lingkungan Dikbud masih ada pungli itu omong kosong” ucapnya, saat dikonfirmasi melalui telepon.
Izzuddin, juga memberikan tanggapan terkait dengan sentilan yang di lontarkan oleh ketua Komisi III DPRD Kab.Lotim yang menyebut pendidikan di Lotim saat ini semakin amburadul. menurut Izzudin, red “komisi III DPRD” sedang jualan.
“Adoo dia jualan itu, kan sudah saya kirim ke WA Ketuanya untuk tunjukan buktinya dan mana faktanya, soal ini juga saya pernah ngomong didepan mereka DPRD,” tegasnya
Pada saat ditanya kembali oleh media, apakah pendidikan di Kab.Lotim hari ini sudah maju dan sudah benar-benar bersih dari praktik-praktik pungli. Ia menjawab “Anda bisa lihat penghargaan yang telah saya dapatkan, ada 10 penghargaan dan penghargaan itu ada di meja saya saat ini,” katanya
Bagi Izzudin, 10 penghargaan yang diperolehnya tersebut telah menjadi indikator nyata bahwa pendidikan di Kab.Lotim hari ini telah menunjukan kemajuan dibawah kepemimpinannya.
“10 penghargaan itu menjadi indikator kemajuan pendidikan di Kab.Lotim, penghargaan itu dari Kementerian Menpan RB” katanya.
