AmpenanNews. Polemik lahan di pantai Are Guling, Dusun Are Guling, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng), sampai saat ini belum menemukan titik terang. Bahkan saat ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kabupaten Lombok Tengah dinilai seolah-olah lupa dengan hasil kesepakatan yang pernah di sepakati bersama waktu itu.
Sebelumnya, sejumlah instansi terkait pernah mengadakan pertemuan sebanyak dua kali di tempat yang berbeda. Bahkan sudah pernah turun meninjau ke lokasi juga sebanyak dua kali. Sehingga dalam pertemuan itu sepakat untuk mencarikan tempat merelokasi rumah warga, dan mengukur ulang batas sempadan pantai. Namun sampai hari ini belum ada desas – desus angin segar yang didengar para nelayan are guling.
Para nelayan yang saat ini menunggu solusi Tersebut, bahkan mereka masih bertanya – tanya. Sampai kapan mereka akan terus berdiam diri di sebidang tanah yang masih penuh dengan masalah itu.
Salah satu nelayan yang dapat ditemui Ampenannews.com mengaku, saat ini pihaknya menunggu janji pemerintah yang hendak mencarikan solusi untuk merelokasi mereka.
“Kalau pemerintah serius mau merelokasi kami trus kapan?, dan dimana?, masak pemerintah akan menunggu kami digusur duluan?,” tanya Kodin, Nelayan Setempat pada selasa (01/02/22) kemarin.
Tidak hanya itu, bahkan Kodin meminta kepada Pemerintah untuk segera mengukur ulang kembali batas sempadan pantai tersebut. Yang mana menurutnya, jika mereka akan direlokasikan, maka pihak yang menguasai lahan juga harus menerima hasil pengukuran yang hendak dilakukan oleh pemerintah itu.
“Biar sama – sama impas, tidak ada lagi yang mengkelaim batas pantai ini sebagai miliknya,” pinta Kodin.
Kodin saat ini juga masih meragukan keseriusan pemerintah untuk menangani permasalahan itu. Baginya, jika pemerintah serius maka tidak akan membiarkan hal ini berlarut – larut begitu saja.
“Tapi saya sih tetap berharap agar pemerintah segera turun kemabali mengukur ulang,” tegasnya.
Dikatakan Kodin, jika pemerintah memang benar hendak merelokasi tempat tinggal nelayan sana. Ia berharap supaya tempat relokasi itu tidak terlalu jauh dari Pesisir pantai.
“Mana mungkin kita ditempatkan agak jauh dengan perahu kita. Nanti siapa yang jamin kalau perahu kita itu aman, soalnya mahal perahu itu,” pungkasnya.
Sementara tempat yang beda, Mawardi Bendahara Umum Forum Analisis kebijakan untuk Rakyat Republik Indonesia (FAKTA RI) yang dikonfirmasi Ampenannews.com, meminta pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten untuk segera mengambil tindakan. Pasalnya, dengan pernah turunnya pemerintah sebanyak dua kali itu tentu akan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat.
“Pemerintah ini jangan tutup mata dengan hal ini, kemarin sudah turun dua kali. Lalu sekarang kok malah menghilang, kasian masyarakat masih bertanya – tanya saat ini,” kata Mawardi.
Pria yang kerap disapa Roby itu juga berharap supaya pemerintah secepatnya turun kembali untuk mengukur ulang batas sempadan pantai, serta mencarikan tempat yang pas untuk merelokasi rumah masyarakat. Seperti apa yang menjadi hasil pada pertemuan terakhir waktu itu.
“Kemarin kan pemerintah sepakat untuk tetap mengukur ulang batas sempadan pantai dan merelokasi rumah warga, jadi sekarang mohon itu disegerakan. Masyarakat juga sudah menunggu disana,” tutupnya.