Anews. Haerul Warisin mengingatkan bahwa mempertahankan prestasi jauh lebih sulit ketimbang meraihnya. Pesan itu ia sampaikan saat membuka High Level Meeting Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja 2026 Championship TP2DD 2026, Senin, 2 Maret 2026, di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur.
“Meraih juara itu lebih gampang daripada mempertahankan. Karena itu prestasi tahun 2025 harus bisa kita pertahankan,” ujar Warisin.
Didampingi Wakil Bupati Moh Edwin Hadiwijaya dan Sekretaris Daerah Muhammad Juaini Taofik, Warisin menegaskan berbagai langkah yang ditempuh pada 2025 sebagai tahun konsolidasi dan penguatan sistem digitalisasi keuangan daerah harus ditingkatkan pada 2026.
Ia menyinggung kasus lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) akibat kenaikan harga cabai yang sempat terjadi. Menurut dia, peristiwa itu menjadi pelajaran penting agar pemerintah daerah lebih sigap dalam pengendalian dan penguatan sistem.
Untuk 2026, fokus diarahkan pada peningkatan transaksi non-tunai di sektor pajak dan retribusi daerah. “Dibutuhkan peningkatan transaksi non-tunai pada sektor pajak dan retribusi daerah ini tetap harus ada, dan diperkuat,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan kanal pembayaran digital, mengintegrasikan sistem keuangan daerah berbasis elektronik, serta meningkatkan literasi digital masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Tantangan terbesar, menurut Warisin, adalah memperluas kanal digital hingga ke desa, mengingat sebagian besar masyarakat Lombok Timur tinggal di wilayah perdesaan. Ia meminta koordinasi dan kolaborasi intensif dengan para kepala desa untuk memastikan digitalisasi berjalan merata.
Konsistensi penggunaan QRIS dan kanal pembayaran non-tunai juga menjadi sorotan. Monitoring dan evaluasi, kata dia, tidak boleh longgar.
Pada 2026, Warisin menekankan perlunya penguatan regulasi dan komitmen seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). “Hal-hal yang masih bisa diatur, buat aturannya, regulasinya,” ujarnya. Ia bahkan menyebut pembayaran tunai berpotensi menimbulkan kebocoran, sehingga perluasan digitalisasi hingga 100 persen layanan pembayaran daerah menjadi target.
Warisin berharap capaian TP2DD tidak berhenti sebagai prestasi administratif, melainkan menjadi model transformasi digital yang berdampak nyata pada transparansi keuangan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi birokrasi, dan kemudahan layanan publik.
Mendukung hal itu, Sekda Juaini Taofik berharap Bank NTB Syariah dapat merealisasikan kartu kredit pemerintah pada triwulan II tahun ini, setidaknya untuk tiga OPD sebagai proyek percontohan. Ia juga meminta penguatan sekretariat TP2DD dan perluasan sosialisasi di tiga titik, yakni car free day, Rumah Makan Rarang, dan Lesehan Purnama.
Pertemuan tersebut diikuti para pimpinan OPD, Asisten Bidang Ekonomi Setda Lombok Timur, Direktur RSUD, serta Kepala Cabang Bank NTB Syariah Selong. Selain menjadi ajang sosialisasi mekanisme dan kriteria penilaian 2026, forum ini diharapkan menyamakan persepsi antar-OPD sekaligus menghimpun data pendukung untuk pengisian sistem SIPD P2DD.