Anews. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyoroti tingginya angka kredit macet PT Selaparang Finansial yang melampaui 10 persen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) XIX Tahun Buku 2025, Selasa, 3 Maret 2026. Rapat digelar di aula kantor PT Selaparang Finansial, Labuhan Haji.
Dalam arahannya, Haerul menilai kinerja perusahaan daerah tersebut masih jauh dari harapan. Ia menyoroti rasio keuntungan yang berada di bawah 5 persen, sementara kredit bermasalah justru menembus dua digit.
“Yang saya lihat ini keuntungan di bawah 5 persen tapi kredit macet di atas 10 persen. Apakah itu bagus? Tidak,” kata Haerul di hadapan jajaran direksi dan komisaris.
Menurut dia, keberhasilan atau kegagalan lembaga keuangan sangat ditentukan oleh ketepatan strategi dan kemampuan manajemen mencari solusi atas persoalan yang dihadapi. Karena itu, ia menginstruksikan manajemen memprioritaskan penagihan utang dengan melibatkan seluruh karyawan, yang sebelumnya harus mendapatkan pelatihan teknis.
Haerul juga menegaskan peran ganda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni mengejar keuntungan sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat melalui layanan yang terjangkau. Ia mengingatkan direksi agar tidak mengambil kebijakan sepihak dan membuka ruang diskusi seluas-luasnya dengan tenaga ahli sebelum menetapkan keputusan strategis, termasuk terkait mutasi atau perubahan struktur organisasi.
“Bekerja di BUMD bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan untuk melayani masyarakat,” ujarnya.
Menutup arahannya, Haerul meminta manajemen melakukan pemetaan ulang potensi pasar dan kapasitas sumber daya manusia. Ia berharap dana perusahaan tidak mengendap di bank, melainkan berputar produktif di masyarakat. “Saya ingin melihat perubahan nyata pada RUPS tahun depan, kredit macet turun dan keuntungan harus naik,” kata dia.
Dewan Komisaris Utama PT Selaparang Finansial, Muhammad Isra’i, mengakui kinerja perseroan sepanjang 2025 belum maksimal meski mencatat pertumbuhan hasil usaha dibanding tahun sebelumnya. Ia menyebut kondisi itu dipengaruhi dinamika ekonomi nasional, kebijakan keuangan, serta keterbatasan anggaran pembangunan daerah.
Menurut Isra’i, periode ini merupakan fase transisi kepemimpinan yang krusial dan harus dikelola secara akuntabel demi perbaikan berkelanjutan.
Untuk memperbaiki kondisi, manajemen tengah menjalankan sejumlah langkah strategis, mulai dari restrukturisasi piutang dan penataan penyertaan modal, penguatan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, optimalisasi biaya operasional, hingga perbaikan sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan. Penanganan kredit macet disebut menjadi fokus utama untuk menyehatkan neraca.
Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, dalam laporannya menyebut perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki Pemerintah Daerah Lombok Timur itu mampu bertahan di tengah penurunan jumlah perusahaan modal ventura secara nasional, dari 23 entitas pada 2024 menjadi 17 entitas pada 2025.
Perusahaan yang diperkuat 25 karyawan tersebut, kata Iva, menempatkan sumber daya manusia sebagai aset utama dengan menjamin fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Selain itu, perusahaan juga terlibat dalam sejumlah program sosial pemerintah daerah, seperti safari Ramadan, bantuan anak yatim piatu, rehabilitasi masjid, serta pembagian paket sembako bagi kaum dhuafa dan petugas kebersihan.
RUPS turut dihadiri perwakilan DPRD, Asisten Sekda bidang perekonomian, staf ahli bupati, organisasi perangkat daerah, serta jajaran direksi dan dewan komisaris BUMD Lombok Timur.