AmpenanNews. Bupati Kabupaten Lombok Timur, H.M. Sukiman Azmy, membuka Rapat Kerja (Raker) PGRI Kabupaten Lombok Timur pada Rabu, (10/03).
Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Wakapolres, serta jajaran Pengurus PGRI Kabupaten Lombok Timur.
Dalam sambutannya Bupati menyampaikan, terdapat 5 hal yang harus dilaksanakan PGRI Kabupaten Lombok Timur. Pertama, PGRI Kabupaten Lombok Timur harus meningkatkan eksistensinya sehingga kehadiran PGRI dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Kedua, PGRI diminta memantapkan Kembali organisasi dengan memberikan batas waktu yang jelas bagi pelaksanaan musyawarah cabang agar dapat terlaksana dengan sabik-baiknya. Dengan harapan, organisasi yang mantap dapat terbentuk bahkan sampai ke tingkat desa.
“Pemerintah Daerah siap mendukung pemantapan organisasi PGRI dengan menyediakan sekertariat agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, lanjutnya, Eksistensi kemantapan organisasi ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan sekertariat”, tegas Bupati.
Atas dasar itu kemudian ia meminta agar seketariat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai penanda mantapnya organisasi PGRI Kabupaten Lombok Timur dengan cara memaksimalkan aktifitas dan menghidupkan suasana organisasi.
Setelah memantapkan organisasi, PGRI diminta memantapkan personil dengan cara memilih orang-orang yang benar-benar berkompeten sebagai pengurus, yaitu orang-orang yang mau, mampu dan punya waktu untuk mengosolidasikan PGRI dengan sebaik-baiknya.
Menurutnya, kunci dari pemantapan personil ini adalah personil professional.
PGRI juga diminta memantapkan program kerja. program kerja yang dibuat harus memiliki target pencapaian, sehingga terlaksananya program kerja yang bertahap, bertingkat, dan berlanjut.
Sukiman, berharap, PGRI dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan IPM Lombok Timur. Serta memantapkan konsolidasi yang menyangkut internal organisasi. PGRI harus mampu meneguhkan persatuan dan kesatuan sehingga tidak ada lagi organisasi-organisasi lain.
Dengan adanya konsolidasi maka faksi-faksi yang ada bisa terakomodir dan dapat mempermudah pemerintah dalam memfasilitasi organisasi PGRI.
Terakhir bupati meminta PGRI untuk memantapkan koordinasi bukan hanya dengan internal PGRI, namun juga dengan eksternal organisasi, seperti organisasi-organisasi kemasyarakatan.
Jika dipraktikkan dengan serius, akan menghasilkan sesuatu di luar dugaan. Karena, suatu organisasi akan mampu melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban yang diamanatkan oleh organisasi kepada pengurus.”, tutup Bupati.
Namun sebelum itu Bupati, dalam rapat PGRI, sempat menyinggung Kasus pernikahan dini yang angkanya lumayan tinggi di daerah ini.
Dalam hal ini, kemudian para guru diminta untuk tidak langsung memberhentikan atau memutus pendidikan anak-anak yang sudah terlanjur menikah.
Guru diminta untuk bisa membimbing dan mengakomodasi siswa yang sudah terlanjur menikah agar maksimal mendapatkan ijazah.
