Anews. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Ekas Buana, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Tak sekadar menyediakan fasilitas fisik, kawasan tersebut ditargetkan mampu meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan melalui pengolahan produk, penguatan merek, dan pengembangan usaha masyarakat.
Harapan itu disampaikan Sekretaris Daerah Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik saat menghadiri kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan, Rabu (4/11). Ia hadir mewakili Bupati Lombok Timur.
Menurut Juaini, persoalan kemiskinan masyarakat pesisir tidak hanya berkaitan dengan hasil tangkapan ikan. Ada tiga persoalan mendasar yang perlu diatasi, yakni keterbatasan aset, minimnya modal, serta rendahnya kunjungan atau daya tarik kawasan.
Kehadiran KNMP Ekas Buana, kata dia, setidaknya menjawab persoalan pertama melalui penyediaan aset berupa gedung dan fasilitas penunjang. Tantangan berikutnya adalah memastikan fasilitas tersebut dikelola secara produktif agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
”Aset gedung dan fasilitas ini sudah ada. Jika dikelola dan diberdayakan dengan bagus, insyaallah dampaknya akan sangat terasa. Meskipun jumlah tangkapan nelayan secara kuantitas sama, melalui pengolahan dan branding produk yang baik di KNMP ini, nilai jualnya bisa meningkat hingga dua kali lipat,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, lanjut Juaini, berkomitmen mengarahkan lebih banyak kegiatan ke kawasan Ekas Buana. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan kunjungan masyarakat dari luar kawasan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi warga pesisir.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar bersabar dalam menjalani proses pengembangan usaha, bersyukur atas fasilitas yang telah tersedia, serta menjaga dan merawat seluruh sarana yang dibangun.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Ridwan Mulyana, yang membacakan sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan, menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan merupakan tanggung jawab bersama. Potensi kelautan Indonesia yang melimpah, termasuk kekayaan spesies laut yang belum seluruhnya teridentifikasi, perlu dikelola secara bijak dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjalankan enam program kerja prioritas nasional untuk memperkuat kedaulatan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan mendorong ekonomi biru.
Keenam program tersebut meliputi modernisasi kapal ikan, pengembangan dan penataan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, pemodelan dan replikasi tambak udang terintegrasi, budi daya ikan darat tematik, revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa, serta pengembangan kawasan sentra industri garam nasional.
Khusus KNMP, Ridwan mengatakan pembangunan kawasan tidak semata-mata berorientasi pada penyediaan infrastruktur. Program tersebut dirancang menjadi penggerak perekonomian pesisir sekaligus menopang keberlanjutan usaha masyarakat.
Pada 2026, KKP menargetkan 100 lokasi KNMP beroperasi di seluruh Indonesia. Enam di antaranya berada di Nusa Tenggara Barat, termasuk kawasan Ekas Buana, Lombok Timur.
Meski menunjukkan perkembangan positif dan dinilai mampu mendorong pendapatan nelayan, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah ketersediaan lahan.
Untuk mengantisipasi persoalan itu, KKP berencana memperkuat perencanaan mulai tahap awal pada 2027. Dengan demikian, setiap lokasi pembangunan diharapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat nelayan setempat.
Ridwan juga menyampaikan pesan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada pemerintah daerah serta pengelola KNMP agar memastikan bantuan tepat sasaran. Seluruh fasilitas yang telah dibangun harus dirawat dan dikelola secara profesional sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pemerintah daerah dan pengelola juga diminta merespons persoalan nelayan secara cepat dan tuntas. Di sisi lain, masyarakat pesisir diharapkan menerapkan praktik perikanan yang bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan produktivitas ekosistem laut.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah turut menyerahkan sejumlah bantuan dan sertifikasi untuk mendukung produktivitas serta kesejahteraan masyarakat pesisir Lombok Timur.
Bantuan yang disalurkan antara lain premi asuransi nelayan bagi 100 orang, 200 paket perbekalan atau sembako, serta satu ton bibit rumput laut.
Selain itu, diserahkan Sertifikat Pengolahan Hasil Perikanan untuk wilayah Ekas Buana, Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), serta fasilitas Poskastras.
Kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Agenda ini menjadi salah satu upaya pemerintah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menyerap aspirasi, serta menjawab kebutuhan nelayan secara langsung.
Rangkaian kegiatan juga diisi telekonferensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kampung Nelayan Merah Putih Ciwaru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Melalui pengembangan KNMP, pemerintah berharap kawasan pesisir tidak hanya menjadi tempat aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga berkembang menjadi pusat pengolahan hasil perikanan, pemasaran, dan tumbuhnya usaha ekonomi baru.
Namun, keberhasilan program tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh sejauh mana fasilitas yang dibangun mampu dikelola secara berkelanjutan dan benar-benar meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan.