Anews. Sebanyak 12 organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Lombok Timur direncanakan mendapatkan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pada Tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar Rp 4,32 miliar untuk pengadaan belasan kendaraan tersebut.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, Lalu Moh. Azmi, mengatakan sosialisasi pengadaan mobil listrik telah dilakukan. Sejumlah pejabat eselon II juga telah mengikuti uji coba kendaraan atau test drive.
Menurut Azmi, OPD yang akan menerima kendaraan listrik tersebut merupakan organisasi perangkat daerah yang dinilai memiliki potensi menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).
”Untuk jumlahnya sekitar 12 unit. Pengadaannya akan dilakukan setelah pengesahan DPA. Setelah itu baru kita laksanakan,” kata Azmi.
Dengan alokasi anggaran sekitar Rp 360 juta per unit, total kebutuhan dana untuk pengadaan 12 mobil listrik tersebut mencapai Rp 4,32 miliar.
Terkait merek kendaraan, pemerintah daerah masih mempertimbangkan sejumlah produsen mobil listrik. Azmi menyebut merek BYD dan Aion sebagai pilihan yang sedang dipertimbangkan. Namun, keputusan akhir akan bergantung pada ketersediaan stok kendaraan di pasaran.
Ia mengatakan tingginya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik membuat pemerintah daerah perlu mempertimbangkan ketersediaan unit sebelum menentukan merek yang akan dibeli.
Dari sisi infrastruktur, pemerintah daerah mengklaim telah menyiapkan fasilitas pendukung pengisian daya. PT PLN akan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), termasuk dua titik di lingkungan Kantor Bupati Lombok Timur.
Selain itu, setiap OPD yang menerima mobil listrik nantinya akan dilengkapi perangkat pengisi daya atau power charger untuk menunjang operasional kendaraan.
Azmi menjelaskan, pengadaan mobil listrik tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran tiga kementerian. Karena itu, pemerintah daerah menyatakan perlu melaksanakan kebijakan pengadaan kendaraan listrik tersebut.
Meski demikian, realisasi pengadaan masih menunggu pengesahan DPA. Setelah dokumen anggaran disahkan, proses pengadaan baru akan dilaksanakan.