Anews. Kondisi sejumlah pasar di Kabupaten Lombok Timur kembali mendapat sorotan. Mulai dari instalasi listrik, bangunan, sanitasi, hingga sistem drainase dinilai membutuhkan perhatian dan pemeliharaan lebih serius dari pemerintah daerah.
Kritik tersebut muncul di tengah pernyataan Dinas Perdagangan Lombok Timur yang menyebut pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap keberadaan pasar, termasuk melalui pengusulan anggaran kepada pemerintah pusat dan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur H. Hadi Fathurrahman mengatakan pihaknya terus mengupayakan peningkatan kualitas infrastruktur pasar.
“Pasar tetap kita atensi, tentunya dengan mengusulkan ke pemerintah pusat. Dengan begitu kita dapat meningkatkan kualitas infrastruktur pasar sesuai standar pasar modern atau tradisional,” kata Hadi.
Menurut dia, pemerintah daerah juga memiliki alokasi anggaran dari APBD untuk penanganan kerusakan ringan pada pasar. Alokasi tersebut berasal dari tiga persen insentif retribusi.
“Dari APBD ada alokasi tiga persen dari insentif retribusi untuk merehab rusak ringan dari pasar-pasar kita di Lotim,” ujarnya.
Hadi berharap porsi anggaran tersebut dapat ditingkatkan sehingga perbaikan infrastruktur pasar di Lombok Timur dapat dilakukan secara lebih optimal.
Namun, kondisi di sejumlah pasar masih menjadi perhatian. Keluhan mengenai fasilitas pasar disebut masih muncul, terlebih menjelang musim penghujan nanti.
Salah satu pasar yang menjadi sorotan adalah Pasar Pancor di Kecamatan Selong. Kondisi instalasi kabel listrik di pasar tersebut dilaporkan semrawut sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap aspek keselamatan, termasuk potensi kebakaran.
Selain instalasi listrik, sistem drainase di kawasan pasar juga disebut membutuhkan pembenahan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan ketika curah hujan meningkat pada musim penghujan nanti.
Dari sisi fisik, kondisi sejumlah bagian pasar juga tampak membutuhkan perawatan. Cat bangunan terlihat usang dan beberapa sudut pasar dinilai kurang terawat.
Kepala Pasar Pancor Rudi Wahyudi sebelumnya telah mengusulkan agar anggaran pemeliharaan fasilitas fisik kembali diaktifkan untuk membenahi berbagai persoalan tersebut. Namun, menurut informasi yang disampaikan, alokasi tiga persen untuk perawatan yang diharapkan belum terealisasi.
Kondisi itu memunculkan desakan agar Dinas Perdagangan tidak hanya melakukan pembenahan melalui pengusulan anggaran, tetapi juga lebih rutin turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi pasar.
Sorotan terhadap kondisi pasar juga disampaikan anggota DPRD Lombok Timur dari Fraksi PAN, Ir. Baidillah.
Menurut Baidillah, pasar merupakan fasilitas publik yang digunakan masyarakat setiap hari. Karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya menarik retribusi dari pedagang, tetapi juga harus memastikan fasilitas yang disediakan layak dan nyaman.
“Pemerintah jangan hanya bicara soal PAD saja. Kondisi pasar juga perlu diperhatikan,” ujar Baidillah.
Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian lebih, terlebih pada saat nanti memasuki musim penghujan. Kondisi pasar dari sisi kesehatan dan kelayakan fasilitas, kata dia, harus dipastikan agar aktivitas perdagangan tetap berjalan dengan nyaman.
“Kalau kita lihat dari segi kesehatan, terlebih kalau di musim penghujan, mestinya harus dapat perhatian untuk perbaikan. Sehingga pedagang yang memberikan retribusi kepada daerah itu merasa nyaman. Mereka sumber pendapatan kita juga,” katanya.
Baidillah mengatakan persoalan pasar tidak hanya berkaitan dengan kondisi bangunan. Instalasi listrik juga perlu dipastikan aman dan memadai untuk mencegah risiko terhadap pedagang maupun pengunjung.
Bangunan pasar, lanjut dia, membutuhkan pemeliharaan secara berkala. Begitu pula dengan sanitasi dan sistem drainase yang menjadi bagian penting dalam menjaga kebersihan serta kenyamanan pasar.
Menurut Baidillah, DPRD Lombok Timur telah ikut mendorong pembenahan pasar melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Namun, ia menegaskan pembenahan pasar tidak semestinya hanya bergantung pada Pokir anggota DPRD. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian secara langsung dan menyusun program perbaikan secara terencana.
“Perhatikan dong pasar itu dengan maksimal. Sebagai bentuk perhatian, pokir saya arahkan ke pasar juga. Ini saya coba menaruh Pokir di pasar agar bisa diikuti oleh pemerintah daerah agar pasar itu dapat dibangun secara maksimal,” ujarnya.
Baidillah juga menyinggung rencana dukungan anggaran pembangunan pasar di Lombok Timur dari Kementerian Perdagangan. Namun, hingga kini ia menyebut belum mendapatkan kejelasan mengenai realisasi anggaran tersebut.
“Meski ada janji anggaran untuk pasar di Lotim dari Kementerian Perdagangan, namun hingga saat ini itu belum ada kejelasan,” katanya.
Ia berharap Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memberikan perhatian lebih terhadap kondisi pasar. Pembenahan, menurut dia, dapat dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan pasar yang memiliki persoalan paling mendesak.
Baidillah menilai perbaikan pasar bukan sekadar mempercantik fasilitas. Pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan pedagang yang setiap hari memberikan kontribusi melalui retribusi mendapatkan tempat berdagang yang aman, bersih, dan nyaman.
“PAD memang penting,” kata dia. Namun, pasar bukan sekadar tempat memungut retribusi. Di dalamnya terdapat pedagang dan masyarakat yang setiap hari menggantungkan aktivitas ekonominya.