Anews. Pengecekan atau Pendataan masyarakat melalui aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Lombok Timur menuai sorotan. Lembaga Insight for Development and Sustainability (IDEAL) mempertanyakan akurasi data yang dihasilkan dari proses pengecekan dan pendataan tersebut.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyebut Perlinsos Digital memiliki manfaat praktis, terutama karena menyediakan fitur sanggah untuk mempercepat proses perbaikan data masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H.M. Juaini Taofik, mengatakan proses koreksi data kini dapat dilakukan lebih cepat melalui fitur tersebut.
“Hal inilah manfaat praktis dari Perlinsos Digital, karena ada menu sanggah dan prosesnya sangat cepat, hanya lima menit. Dulu proses perbaikan sangat panjang, butuh waktu ratusan hari,” ujar Juaini Taofik.
Juaini juga membeberkan perkembangan pendataan melalui aplikasi Perlinsos. Berdasarkan pembaruan data per 20 Agustus 2026, populasi kepala keluarga (KK) di Lombok Timur yang tercatat dalam aplikasi mencapai 501.410 KK.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 228.783 KK telah mendaftar dalam aplikasi Perlinsos. Dengan demikian, persentase KK yang telah mendaftar mencapai 45,63 persen dari total populasi KK yang tercatat.
Direktur IDEAL, Rohman Rofiki, mengatakan pendataan masyarakat melalui Perlinsos semestinya tidak berhenti pada capaian administratif, seperti jumlah warga yang telah dicek atau didata melalui aplikasi tersebut.
Menurut dia, ukuran yang lebih penting adalah apakah proses pengecekan dan pendataan tersebut mampu menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan atau desil yang sudah tercantum otomatis dalam aplikasi perlinsos.
“Jangan hanya menghitung berapa banyak masyarakat yang sudah dicek atau didata setiap harinya menggunakan aplikasi Perlinsos. Yang jauh lebih penting adalah apakah setelah pengecekan atau pendataan tersebut data masyarakat benar-benar berubah dan semakin baik atau sesuai dengan kondisi riil,” ujar Rohman.
IDEAL mengaku menemukan sejumlah dugaan kasus yang dinilai perlu diverifikasi dan divalidasi kembali. Rohman menyoroti data desil masyarakat yang telah muncul otomatis dalam aplikasi ketika proses pengecekan dilakukan.
Salah satu kasus yang disorot adalah seorang warga yang sehari-hari bekerja sebagai tukang tambal ban. Warga tersebut disebut tinggal menumpang di rumah orang tuanya, memiliki tiga anak, dan istrinya sedang hamil.
Namun, berdasarkan data dan informasi yang ditemukan dan didapat IDEAL, warga tersebut tercatat secara otomatis dalam aplikasi perlinsos berada pada desil 6. Rohman menilai kondisi tersebut perlu diperiksa kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi ekonomi keluarga.
Sebaliknya, IDEAL menemukan warga yang bekerja sebagai pegawai Dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan penghasilan tetap setiap bulan sesuai standar upah minimum. Warga tersebut disebut memiliki rumah dan kendaraan roda dua, tetapi tercatat dalam desil 1 dan menerima bantuan sosial.
“Temuan lainnya, ada masyarakat yang memiliki rumah, kendaraan roda dua dan bekerja sebagai sopir angkutan, tetapi justru berada di desil 8. Ini tentu harus diverifikasi. Kami tidak ingin langsung menyimpulkan sistemnya salah, tetapi kasus seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan pemeriksaan dengan rigid terkait data Perlinsos ini,” kata Rohman.
Selain akurasi data, IDEAL menyoroti transparansi hasil pendataan. Rohman mengatakan masih ada warga yang tidak mengetahui status desil mereka setelah dilakukan pengecekan atau pendataan oleh petugas yang dipercaya oleh pemerintah.
Menurut dia, informasi tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah data sosial ekonominya telah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika terdapat ketidaksesuaian, masyarakat seharusnya mendapat kesempatan untuk melakukan koreksi atau mengajukan sanggahan.
“Bagaimana masyarakat bisa menyanggah kalau mereka sendiri saat di cek tidak diberi tahu berada di desil berapa pada saat didata oleh petugas, sementara petugas tidak menyampaikan soal status desil masyarakat saat mendata?” ujar Rohman.
Dia mengatakan masyarakat semestinya memperoleh informasi yang jelas mengenai status datanya sekaligus diberikan ruang untuk menyampaikan sanggahan apabila data dalam Perlinsos tidak sesuai dengan kondisi riil.
IDEAL meminta pemerintah memperkuat mekanisme verifikasi dan validasi data, termasuk menyediakan saluran pengaduan serta sanggahan saat dilakukan pengecekan desil oleh petugas.
Rohman juga menilai mekanisme sanggah melalui aplikasi perlu mendapat perhatian. Menurut dia, proses pengunggahan sanggahan tetap membutuhkan verifikasi terhadap sejumlah kondisi, seperti tempat tinggal, aset, dan keadaan sosial ekonomi keluarga. “bukan malah sebaliknya masyarakat di data ditengah jalan lalu selesai tanpa ada penjelasan informasi tentang desil yang tertera dalam aplikasi,” katanya
“Jangan sampai masyarakat dibebani proses yang rumit ketika hendak mengoreksi data yang dianggap tidak sesuai,” katanya.
Rohman mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan capaian pendataan maupun penghargaan dari pemerintah pusat sebagai ukuran utama keberhasilan program Perlinsos.
Menurut IDEAL, keberhasilan program tersebut semestinya diukur dari akurasi data dan ketepatan sasaran penerima bantuan. karena hari ini adalah momentum perbaikan data di kab Lotim yang selama ini diduga terkesan carut marut.
“Kalau masyarakat miskin masih berada pada desil tinggi, sementara masyarakat yang secara ekonomi lebih mampu justru masuk desil rendah, maka pemerintah harus bertanya kembali apakah pendataan kita sudah benar-benar bekerja atau tidak,” ujarnya.
IDEAL juga mendorong pemerintah membuka data agregat hasil pendataan Perlinsos secara transparan. Data itu, antara lain, mencakup jumlah keluarga yang telah diverifikasi, jumlah data yang mengalami perubahan desil, jumlah masyarakat yang mengajukan sanggahan, serta jumlah sanggahan yang diterima dan ditindaklanjuti.
Rohman menegaskan IDEAL tidak bermaksud menyimpulkan seluruh pendataan Perlinsos di Lombok Timur bermasalah. Namun, sejumlah temuan di lapangan dinilai cukup menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi.
“Jangan sampai pemerintah hanya mengejar penghargaan dan capaian angka pendataan agar diakui secara nasional Lotim paling cepat mendata. Ukuran keberhasilan pemerintah seharusnya sederhana: apakah orang miskin benar-benar mendapatkan haknya dan bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” pungkas Rohman.