Anews. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat diperkuat, terutama dalam hal mutu pelayanan, kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga akuntabilitas anggaran. Hal itu disampaikan saat menghadiri Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Ruang Rapat Bupati, Kamis, 20 Agustus 2026.
Haerul hadir didampingi Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik. Forum tersebut digelar dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Surat Edaran Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 26 Tahun 2025 tentang pelaksanaan forum kemitraan 2026.
Menurut Haerul, kesehatan merupakan kebutuhan dasar sekaligus salah satu penopang pembangunan daerah. “Tanpa kesehatan yang baik, berbagai agenda pembangunan tidak akan berjalan,” ujarnya.
Ia mengakui besarnya jumlah peserta BPJS Kesehatan berdampak terhadap beban pengeluaran pemerintah daerah. Namun, pemerintah daerah, kata dia, tetap berupaya memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sekaligus mencari solusi atas persoalan pembiayaan bersama DPRD.
Haerul menekankan pengelolaan program kesehatan harus dilakukan secara terbuka dan transparan. “Semua informasi akan dibuka dan tidak disembunyikan,” kata dia.
Dalam forum itu, Haerul meminta BPJS Kesehatan Cabang Selong memperkuat koordinasi dengan seluruh fasilitas kesehatan. Pelayanan, menurut dia, harus diberikan secara cepat dan responsif, termasuk ketika muncul persoalan kepesertaan.
Ia secara khusus menyoroti kasus penghapusan peserta BPJS Kesehatan yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Peserta yang sebelumnya tercatat di sebuah fasilitas kesehatan, tetapi kemudian terhapus, diminta segera dipulihkan agar tidak kehilangan perlindungan jaminan kesehatan.
Selain kepesertaan, Haerul menyoroti kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan. Ia meminta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan peralatan medis dan obat-obatan. Kebersihan rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian.
Menurut dia, pengelolaan sampah harus dilakukan dengan baik. Barang pribadi juga tidak semestinya ditempatkan di ruang pelayanan karena dapat mengganggu kenyamanan pasien dan kualitas lingkungan fasilitas kesehatan.
Haerul mengapresiasi kerja sama BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah dan mitra terkait, termasuk proses pendaftaran peserta yang cepat serta tidak adanya penolakan terhadap calon peserta. Ia meminta sinergi dengan dinas kesehatan dan dinas sosial terus diperkuat agar perlindungan kesehatan bagi masyarakat berlangsung secara menyeluruh dan berkeadilan.
Di tengah keterbatasan anggaran, Haerul menegaskan kesehatan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Pemkab Lombok Timur, kata dia, akan meninjau kemungkinan penyesuaian sejumlah kegiatan pada 2026 untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan.
Forum kemitraan tersebut juga menjadi wadah koordinasi lintas lembaga. Bupati Lombok Timur bertindak sebagai pengarah, Sekretaris Daerah sebagai ketua, dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong sebagai sekretaris.
Adapun anggota forum terdiri atas Komisi II DPRD Lombok Timur, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, BPKAD, BKPSDM, pimpinan rumah sakit daerah, organisasi profesi, serta BPJS Kesehatan Cabang Selong. Pemerintah berharap forum ini dapat memperkuat koordinasi dan penyelesaian persoalan layanan kesehatan di Lombok Timur.