Anews. Pendataan masyarakat melalui aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digencarkan pemerintah pada Agustus 2026 menuai sorotan. Lembaga Insight for Development and Sustainability (IDEAL) mempertanyakan akurasi data yang dihasilkan dari proses pendataan tersebut.
Direktur IDEAL, Rohman Rofiki, mengatakan verifikasi masyarakat miskin melalui Perlinsos seharusnya tidak berhenti pada capaian administratif, seperti jumlah warga yang telah didata. Menurut dia, proses tersebut harus menghasilkan perubahan data yang benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
“Jangan hanya menghitung berapa banyak masyarakat yang sudah didata setiap harinya. Yang jauh lebih penting adalah apakah setelah pendataan tersebut data masyarakat benar-benar berubah dan semakin baik atau sesuai dengan kondisi riil,” ujar Rohman.
IDEAL mengaku menemukan sejumlah dugaan kasus yang dinilai menunjukkan perlunya verifikasi dan validasi ulang data Perlinsos di Lombok Timur.
Salah satunya, seorang warga yang sehari-hari bekerja sebagai tukang tambal ban. Warga tersebut disebut tinggal menumpang di rumah orang tua, memiliki tiga anak, dan istrinya sedang hamil. Namun, berdasarkan data yang ditemukan IDEAL, warga tersebut tercatat berada pada desil 6 pada aplikasi perlinsos, yang menurut Rohman perlu diperiksa kembali kesesuaiannya dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut.
Sebaliknya, IDEAL menemukan warga yang bekerja sebagai pegawai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan penghasilan tetap setiap bulan sesuai standar upah minimum, memiliki rumah dan kendaraan, tetapi tercatat dalam desil 1 paling Mmskin.
“Temuan lainnya, ada masyarakat yang memiliki rumah, kendaraan dan bekerja sebagai sopir angkutan, tetapi justru berada di desil 8. Ini tentu harus diverifikasi. Kami tidak ingin langsung menyimpulkan sistemnya salah, tetapi kasus seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan pemeriksaan ulang dengan rigid terkait data Perlinsos ini,” kata Rohman.
Selain persoalan akurasi, IDEAL menyoroti transparansi hasil pendataan. Rohman mengatakan masih ada warga yang tidak mengetahui status desil mereka setelah dilakukan pendataan oleh petugas pendata.
Padahal, menurut dia, informasi tukang data tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah data sosial ekonominya sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya atau tidak. Jika tidak sesuai, masyarakat semestinya memiliki kesempatan untuk melakukan koreksi atau mengajukan sanggahan secara langsung pada saat petugas melakukan pendataan di tingkat desa.
“Bagaimana masyarakat bisa menyanggah kalau mereka sendiri tidak tahu berada di desil berapa pada saat didata oleh petugas sementara petugas tidak menyampaikan soal status desil masyarakat saat mendata? Masyarakat semestinya harus diberi informasi yang jelas mengenai status datanya dan diberikan ruang untuk melakukan sanggahan jika data dalam Perlinsos itu tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.
IDEAL meminta pemerintah memperkuat mekanisme verifikasi dan validasi data, termasuk menyediakan saluran pengaduan dan sanggah yang mudah diakses masyarakat.
Rohman menilai mekanisme sanggah melalui aplikasi juga perlu diperhatikan. Sebab, proses mengunggah sanggahan ke aplikasi perlinsos membutuhkan waktu dan harus disertai verifikasi terhadap sejumlah kondisi, seperti tempat tinggal, jumlah aset, serta keadaan sosial ekonomi keluarga.
Menurut dia, masyarakat tidak seharusnya dibebani proses yang rumit ketika hendak mengoreksi data yang dianggap tidak sesuai.
Rohman juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan capaian pendataan maupun penghargaan dari pemerintah pusat sebagai ukuran utama keberhasilan program Perlinsos.
Bagi IDEAL, ukuran keberhasilan justru terletak pada akurasi data dan ketepatan sasaran penerima bantuan.
“Kalau masyarakat miskin masih berada pada desil tinggi, sementara masyarakat yang secara ekonomi lebih mampu justru masuk desil rendah, maka pemerintah harus bertanya kembali apakah pendataan kita sudah benar-benar bekerja atau tidak,” ujarnya.
IDEAL mendorong pemerintah membuka data agregat mengenai hasil pendataan Perlinsos secara transparan. Data tersebut, antara lain, mencakup jumlah keluarga yang telah diverifikasi, jumlah data yang mengalami perubahan desil, jumlah masyarakat yang mengajukan sanggahan, serta berapa banyak sanggahan yang diterima dan ditindaklanjuti.
Rohman menegaskan IDEAL tidak bermaksud menyimpulkan seluruh pendataan Perlinsos di Lombok Timur bermasalah. Namun, temuan di lapangan tersebut dinilai cukup menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi.
“Jangan sampai pemerintah hanya mengejar penghargaan dan capaian angka pendataan. Ukuran keberhasilan pemerintah seharusnya sederhana: apakah orang miskin benar-benar mendapatkan haknya dan bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” pungkas Rohman Rofiki.