Anews. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mendapat tambahan ruang fiskal pada APBD 2026 setelah menerima penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) dan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Tambahan transfer tersebut membuat belanja daerah Lombok Timur bertambah lebih dari Rp.290,5 miliar. Pemerintah mengarahkan tambahan anggaran itu untuk sejumlah kebutuhan prioritas, mulai dari infrastruktur jalan, layanan kesehatan, pelaksanaan Pilkades serentak, hingga rehabilitasi Masjid Agung Al-Mujahidin Selong.
Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan hal tersebut saat mewakili Bupati Lombok Timur dalam Rapat Paripurna DPRD Lombok Timur dengan agenda penyampaian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 di Rupatama DPRD Lombok Timur.
Menurut Juaini, tambahan dana transfer dari pemerintah pusat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan sasaran pembangunan.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah infrastruktur. Pemerintah daerah mengarahkan anggaran untuk pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan, terutama ruas yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Untuk infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi, pemerintah mengalokasikan belanja modal lebih dari Rp.71 miliar.
Anggaran juga diperkuat di sektor kesehatan. Pemkab Lombok Timur mengalokasikan dana untuk pemenuhan dan pengadaan alat kesehatan di tiga rumah sakit umum daerah. Selain itu, pemerintah menambah kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan.
“Tambahan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk program-program prioritas,” demikian poin yang disampaikan dalam penyampaian perubahan KUA dan PPAS tersebut.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak dapat berjalan optimal.
Di luar belanja infrastruktur dan pelayanan dasar, Pemkab Lombok Timur mengusulkan program strategis tahun jamak untuk merehabilitasi Masjid Agung Al-Mujahidin Selong.
Pemerintah menyiapkan pagu anggaran Rp.50 miliar untuk pekerjaan tersebut yang direncanakan berlangsung selama tiga tahun, hingga 2028.
Rehabilitasi ditujukan untuk meningkatkan fungsi dan estetika Masjid Agung Al-Mujahidin sebagai masjid berskala kabupaten. Sarana dan prasarana juga akan dilengkapi sehingga masjid diharapkan tidak hanya menjadi tempat ibadah.
Konsep yang diusung adalah memperluas fungsi masjid sebagai ruang aktivitas ekonomi, sosial, dan pendidikan umat.
Penataan kawasan juga tidak berhenti pada bangunan masjid. Lapangan Tugu direncanakan ikut ditata dan diintegrasikan sebagai bagian dari lanskap kawasan Masjid Agung Al-Mujahidin.
Perubahan KUA dan PPAS 2026 turut mengubah postur APBD Lombok Timur.
Pendapatan daerah yang semula sekitar Rp.3,108 triliun meningkat menjadi sekitar Rp.3,301 triliun. Artinya, terdapat kenaikan sekitar Rp.193,510 miliar.
Pada sisi belanja, anggaran meningkat sekitar Rp.290,558 miliar, dari sebelumnya sekitar Rp.3,108 triliun menjadi sekitar Rp.3,399 triliun.
Sementara penerimaan pembiayaan yang sebelumnya tidak dianggarkan kini ditetapkan lebih dari Rp.124,47 miliar.
Perubahan postur tersebut menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan fiskal daerah setelah pemerintah memperoleh tambahan transfer dari pemerintah pusat.
Pemkab Lombok Timur menyatakan perubahan KUA dan PPAS 2026 diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Dengan tambahan ruang fiskal tersebut, pemerintah daerah kini dituntut memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi dampak terhadap kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan pelayanan dasar.