Anews. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diminta tidak memandang pasar tradisional sebatas mesin pendapatan asli daerah (PAD). Di tengah kewajiban pedagang membayar retribusi, kondisi sejumlah fasilitas pasar justru masih membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Anggota DPRD Lombok Timur, dari Fraksi PAN Ir. Baidillah, menyoroti kondisi sejumlah pasar, mulai dari instalasi listrik, bangunan gedung, sanitasi hingga sistem irigasi.
Menurut dia, pasar merupakan fasilitas publik yang digunakan masyarakat setiap hari. Karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya menarik retribusi, tetapi juga harus memastikan fasilitas yang diberikan kepada pedagang layak dan nyaman.
”Pemerintah jangan hanya bicara soal PAD saja. Kondisi pasar juga perlu diperhatikan,” ujar Baidillah.
Sorotan itu semakin penting, kata dia, karena sebentar lagi kita akan memasuki musim penghujan. Kondisi pasar dari sisi kesehatan dan kelayakan fasilitas semestinya menjadi perhatian pemerintah.
“Kalau kita lihat dari segi kesehatan, terlebih memasuki musim penghujan saat ini, mestinya harus dapat perhatian untuk perbaikan. Sehingga pedagang yang memberikan retribusi kepada daerah itu merasa nyaman. Mereka sumber pendapatan kita juga,” katanya.
Baidillah menilai persoalan pasar bukan hanya menyangkut bangunan. Instalasi listrik, misalnya, perlu dipastikan aman dan memadai. Bangunan juga membutuhkan pemeliharaan secara berkala agar tidak mengganggu aktivitas perdagangan.
Begitu pula dengan sanitasi dan sistem irigasi. Dua fasilitas tersebut dinilai penting untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan pasar, terutama ketika pasar menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat.
Baidillah mengatakan DPRD Lombok Timur telah ikut mendorong pembenahan pasar melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Namun, ia menegaskan pemerintah daerah tidak bisa menyerahkan persoalan pembenahan pasar hanya melalui Pokir anggota DPRD. Pemerintah harus memberikan perhatian secara langsung dan terencana.
“Perhatikan dong pasar itu dengan maksimal. Sebagai bentuk perhatian, pokir saya arahkan ke pasar juga. Ini saya coba menaruh Pokir di pasar agar bisa diikuti oleh pemerintah daerah agar pasar itu dapat dibangun secara maksimal,” ujarnya.
Ia juga menyinggung rencana anggaran pembangunan pasar di Lombok Timur dari Kementerian Perdagangan. Namun, hingga kini, menurut Baidillah, belum ada kejelasan mengenai realisasi anggaran tersebut.
“Meski ada janji anggaran untuk pasar di Lotim dari Kementerian Perdagangan, namun hingga saat ini itu belum ada kejelasan,” katanya.
Baidillah berharap Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memberi perhatian lebih serius terhadap kondisi pasar. Pembenahan, menurut dia, dapat dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan pasar yang memiliki kebutuhan paling mendesak.
Bagi DPRD, memperbaiki pasar bukan semata-mata soal mempercantik fasilitas. Ada kewajiban pemerintah untuk memastikan pedagang yang setiap hari memberikan kontribusi melalui retribusi juga memperoleh tempat berdagang yang aman, bersih dan nyaman.
Sebab, PAD memang penting. Tetapi pasar bukan sekadar tempat memungut retribusi. Di dalamnya ada pedagang dan masyarakat yang setiap hari menggantungkan aktivitas ekonominya.