Rangkap Jabatan Disorot, Kebersihan dan Fasilitas Keselamatan Kantor Bupati Lotim Dipertanyakan
Terjemahan

Anews. Puntung rokok berserakan di sejumlah titik dan keberadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dipertanyakan. Kondisi lingkungan Kantor Bupati Lombok Timur itu memantik kritik dari Pemuda Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Lombok Timur.

‎Ketua Pemuda NWDI Lombok Timur, Muhammad Mahsar, menilai kondisi tersebut tidak semestinya terjadi di gedung pemerintahan yang menjadi pusat aktivitas pemerintah daerah.

‎Menurut Mahsar, persoalan bukan hanya soal kebersihan. Ketersediaan perangkat keselamatan seperti APAR juga penting untuk mengantisipasi risiko kebakaran dan melindungi aset pemerintah.

‎‎Ia mengatakan kantor pemerintahan semestinya memiliki APAR sebagai bagian dari upaya mitigasi kebakaran. Mahsar merujuk pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.

Baca Juga :  Pj Bupati Mengusung Tagline Lombok Timur yang Berkemajuan

‎Selain persoalan APAR, Mahsar menyoroti kebiasaan merokok di lingkungan kantor. Ia menyebut puntung rokok terlihat berserakan dan kantor tersebut dinilai belum menyediakan ruang khusus merokok.

‎Kondisi itu, menurut dia, menunjukkan perlunya pembenahan pengelolaan lingkungan Kantor Bupati Lombok Timur.

‎Sorotan Mahsar juga diarahkan kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang memiliki tanggung jawab terhadap urusan umum di lingkungan kantor tersebut.

‎Ia mempertanyakan apakah rangkap jabatan pejabat yang bersangkutan sebagai Kepala Bagian Umum sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Inspektorat Lombok Timur berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugasnya.

‎“Apakah karena ia menjabat di dua tempat, selain menjadi Kabag Umum juga menjabat sebagai Plt. Inspektur Inspektorat Lombok Timur, sehingga tugas sebagai Kabag Umum tidak maksimal dilakukan, terlebih terhadap kebersihan lingkungan Kantor Bupati?” kata Mahsar.

Baca Juga :  Pendamping Psikologi Anak Anak Korban Banjir Desa Obel Obel

‎Mahsar meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengevaluasi kondisi tersebut. Menurut dia, kantor pemerintahan semestinya menjadi contoh dalam penerapan standar kebersihan, keselamatan, dan kenyamanan lingkungan kerja.

‎‎Ia juga mendorong agar fasilitas keselamatan kebakaran diperiksa secara berkala dan keberadaan APAR dipastikan sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.

‎Sementara itu ditempat terpisah Kabag Umum Setda Kab Lotim Lalu Moh. Azmi, S.SiT., M.Ak., saat dikonfirmasi media terkait dengan adanya kritikan tersebut tidak memberikan tanggapan apapun kepada media, meski telah dikonfirmasi.

 

guest

0 Komentar
terbaru
terlama terbanyak disukai