AmpenanNews. Bupati Kabupaten Lombok Timur, H. Haerul Warisin, memastikan bahwa mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (Kab Lotim) akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati kepada media pada Senin, 3 Maret 2025.
Menurut Bupati, rotasi atau mutasi pejabat ini penting dilakukan di masa kepemimpinannya, bukan hanya untuk menggali potensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada, tetapi juga untuk mendukung kesuksesan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi yang diusungnya bersama Wakil Bupati M. Edwin Hadiwijaya pada saat kampanye Pilkada lalu.
“Mutasi dilakukan untuk menggali potensi ASN kita, jadi tidak perlu ditakutkan,” ujar Bupati yang akrab disapa Iron ini.
Namun, saat ditanya mengenai kapan tepatnya mutasi ASN akan dilakukan, Bupati H. Haerul Warisin enggan mengungkapkan detailnya kepada media dan hanya tersenyum. “Soal mutasi ASN, biarlah menjadi rahasia saya,” jawab singkatnya.
Sebagai tambahan informasi, kebijakan mutasi para pejabat ASN yang akan dilakukan oleh Bupati Kabupaten Lombok Timur ini sangat dinanti oleh masyarakat sebagai bentuk keseriusan pemerintahan baru dalam meningkatkan pembangunan didaerah maupun peningkatan terhadap pelayanan publik.
Dan dimana belakangan ini beberapa dinas, juga tengah mendapatkan sorotan serius dari masyarakat, bahkan tak jarang dikeluhkan akan kinerjanya.
Sorotan yang sama juga datang dari Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, M. Waes Alqarni, menurutnya perhatian serius pemerintah terhadap pelayanan publik, seperti di sektor Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur, dan program sosial
“Pelayanan publik ini harus mendapat perhatian serius dari Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisi dan H. Edwin Hadiwijaya, agar bisa ditingkatkan,” ucap Waes.
Ia menekankan bahwa pelayanan publik yang baik akan berimbas positif pada pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
Selain itu, Waes juga menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Ia berharap pemerintah baru dapat memperbaiki serapan PAD secara signifikan agar daerah bisa mengandalkan sumber daya lokal untuk menutupi kekurangan anggaran akibat efisiensi anggaran pusat.
Hal ini diharapkan agar dapat mendukung pelaksanaan Program-program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.