SBMI Lotim Gelar Sosialisasi Bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang
Terjemahan

AmpenanNews. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Lombok Timur gelar sosialisasi bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sekaligus kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pelantikan pengurus SBMI tingkat Kecamatan, di BPVP Lenek, Kamis 30 Mei 2024.

Ketua SBMI Lombok Timur, Usman mengatakan, kegiatan sosialisasi TPPO dilakukan untuk membantu pemerintah dalam mengurangi terjadinya kasus perdagangan orang.

“Saat ini masih banyak Oknum-oknum masuk desa untuk merekrut masyarakat untuk bekerja diluar negeri tanpa sepengetahuan pemerintah desa, oknum ini datang merekrut dengan menjanjikan gaji yang besar, memberikan uang saku, proses cepat diberangkatkan. Namun masyarakat kita tidak sadar bahwa itu sudah melakukan proses tidak benar atau secara illegal,” katanya.

Baca Juga :  Pengembalian Dana Covid-19, Kasta Lotim Orasi Ke Kejari Lotim

SBMI Lombok Timur, kata Usman, telah mendampingi ratusan korban PMI bermasalah dengan negara tujuan Singapore dan Polandia sejak tahun 2021 hingga 2024.

“Ada yang kami dampingi secara perorangan, kita minta untuk dipulangkan oleh oknum yang telah mengirimnya ke Singapore. Selain itu kita dampingi puluhan korban tujuan Polandia. Rata-rata korban ini karena diiming-imingi gaji besar dan proses yang cepat. Namun mereka tidak sadar bahwa proses yang tepat menjadi PMI itu harus mengikuti pelatihan dan sebagainya,” tegasnya

Lebih lanjut Usman mengatakan, upaya yang SBMI Lombok Timur lakukan dalam rangka mengurangi korban TPPO bekerjasama dengan pemerintah desa.

“Kami sudah bentuk pengurus SBMI di tingkat Kecamatan hingga Desa, nanti pengurus yang sudah kita kukuhkan bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa,” tegas Usman.

Baca Juga :  Wartawan Lotim Gelar Aksi Solidaritas Desak APH Ungkap Pelaku Pembunuhan Wartawan

Diharapkannya, pengurus SBMI di tingkat Kecamatan hingga Desa nantinya kita harapkan untuk bekerjasama dengan pemerintah setempat sebagai pusat informasi bahaya tindak pidana perdagangan orang.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur, Hairi mengatakan, pencegahan TTPO sesungguhnya pekerjaan kita bersama, tidak di khususkan untuk pemerintah, P3MI, maupun lembaga seperti SBMI.

“Artinya, dalam melakukan pencegahan TPPO, kita harus kolaborasi,” ujarnya

 

Subscribe
Notify of
guest

0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments