AmpenanNews. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) akan melakukan perubahan terhadap skema penarikan pajak MBLB di lapangan.
Menurut PJ Bupati Kabupaten Lombok Timur, penggeseran pola penarikan pajak MBLB ini di berlakukan tahun 2024 tidak lain dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari pajak MBLB.
Adapun pola penarikan pajak MBLB ini nantinya tidak lagi terfokus di perbatasan pintu keluar Kabupaten melainkan akan langsung dilakukan di lokasi tambang.
“Untuk penarikan pajak MBLB memang tahun-tahun sebelumnya kita focus penarikannya di pintu keluar yang ada di Perbatasan Kabupaten Lombok Timur, tapi sekarang kita sudah mulai ada kesepakatan kerja sama dengan para penambang terkait dengan pembayaran pajak MBLB tersebut” ucap PJ.Bupati Juaini Taofik, kepada media.
Meski demikian PJ.Bupati, tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dengan pola penarikan pajak MBLB kepada perusahaan penambang yang belum memiliki ijin tapi sudah melakukan penambangan.
“Perusahaan penambang memang posisinya ada yang sudah legal dan ada juga yang masih memproses pengurusan ijin, kendati demikian kami akan mengambil langkah-langkah untuk mendorong mempermudah perijinan mereka, adapun maksud dari mempermudah perijinan dalam hal ini bukan berarti semua usaha penambang yang tidak sesuai dengan lingkungan hidup itu kita berikan ini ijin, tapi jika sesuai itu yang kita berikan” singkatnya.
Sementara itu ditempat terpisah, Kepala Bapenda Lotim atau kepala bidang terkait meski telah dikonfirmasi melalui pesan singkat, sampai berita ini diterbitkan, belum memberikan penjelasan apapun terkait dengan perubahan pola lokasi penarikan pajak MBLB tersebut, terlebih terhadap jumlah perusahaan galian C yang belum memiliki ijin menambang di Kab.Lotim.