AmpenanNews. Bupati Kabupaten Lombok Timur, H.M. Sukiman Azmy, memberikan apresiasi terhadap kinerja OPD dalam pencapaian target serapan APBD semester I Tahun Anggaran 2021.
OPD yang diapresiasi oleh Bupati dalam Rapat Koordinasi (Rakor), Selasa (6/7). umumnya mereka yang telah mencapai target serapan anggaran yaitu minimal 40 persen. sementara beberapa OPD yang capaiannya masih di bawah 40 persen seperti Dinas Perindustrian, Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Dinas Pertanian tetap didorong oleh Bupati agar lebih meningkatkan kinerjnya.
Selain itu Bupati, juga menyoroti soal cukup besarnya perbedaan persentase realisasi belanja antara keuangan dan fisik pada sejumlah OPD, di mana dinilai realisasi fisik lebih besar dari keuangan.
“Realisasi fisik mestinya harus lebih besar kendati demikian saya berharap marginnya tidak terlalu jauh,” ucapnya.
Terkait data kontrak, juga menjadi perhatian Bupati Sukiman. Ditekankan jika OPD sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan belum dapat mengunggah kontraknya, maka akan sangat merugikan karena tidak akan terealisasi, batas waktu kontrak itu hingga 21 Juli mendatang.
“Saya meminta agar OPD lebih serius sehingga tidak merugikan masyarakat. Diharapkan H-3 seluruh data kontrak dapat dirampungkan.” Tegasnya.
Ia, mengajak seluruh pihak berkolaborasi menemukan penyebab dan kendalanya untuk diatasi bersama, Inovasi dan kreativitas juga harus ditunjukkan OPD untuk menggenjot realisasi. Dengan demikian pada triwulan ke-3 mendatang realisasi APBD TA 2021 tetap menunjukkan tern positif.
Sementara itu Sekretaris Daerah, H. Muhammad Juaini Taofik, yang juga hadir pada kesempatan tersebut memberikan penekanan agar setiap OPD mengoptimalkan nilai uang yang ada hingga habis, sebab saat ini belanja Pemerintah menjadi pendorong perputaran ekonomi masyarakat.
Berdasarkan data yang dipaparkan Kepala Bappeda, terhadap realisasi pendapatan sampai dengan 2 Juli mencapai 46,07% atau senilai lebih dari Rp. 1,299 triliun lebih. Hanya saja dari sisi belanja realisasinya masih berada di angka 39,15% atau senilai Rp. 1,221 triliun lebih.
” Setiap OPD, harus mengoptimalkan nilai uang yang ada hingga habis, sebab saat ini belanja Pemerintah menjadi pendorong perputaran ekonomi masyarakat. Karena realisasinya masih berada di angka 39,15% atau senilai Rp. 1,221 triliun lebih.” Pungkasnya.