Anews. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pusat produksi bawang putih nasional. Penetapan itu disampaikan saat kunjungan kerja di Kabupaten Lombok Timur, Senin, 9 Februari, dalam rangka peluncuran kesiapan pengembangan bawang putih menuju swasembada nasional.
Amran menyebut langkah Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bergerak cepat merespons kebutuhan pangan nasional, terutama untuk komoditas bawang putih yang selama ini masih bergantung pada impor. Menurut dia, NTB memiliki potensi lahan, sumber daya manusia, serta dukungan pemerintah daerah yang memadai.
“Target kita menghentikan impor bawang putih dalam tiga hingga lima tahun ke depan,” kata Amran.
Ia menambahkan, secara nasional Indonesia hanya membutuhkan sekitar 100 ribu hektar lahan untuk mencapai swasembada bawang putih.
“Lahan padi 7,4 juta hektar saja bisa kita kelola. Apalagi hanya 100 ribu hektar,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan NTB mampu mengelola lahan bawang putih seluas 25 ribu hingga 50 ribu hektar. Produksi dari wilayah ini diharapkan dapat menyuplai kebutuhan provinsi lain sekaligus menekan impor secara bertahap. Amran optimistis target tersebut dapat dicapai di bawah kepemimpinan Gubernur NTB.
Ia menyoroti produktivitas bawang putih di NTB yang dinilai sangat menjanjikan. Rata-rata hasil panen mencapai 20 ton per hektar, bahkan di beberapa lokasi dilaporkan menembus 28 ton per hektar. Selain kuantitas, kualitas bawang putih lokal NTB juga disebut lebih unggul dibandingkan produk impor.
“Kualitasnya sangat bagus, jauh melampaui barang impor. Itu sebabnya program pemerintah kami pusatkan di sini,” kata Amran.
Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Pertanian akan meluncurkan skema khusus dengan dukungan penuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dukungan itu meliputi penyediaan benih, pendampingan teknis, hingga jaminan pasca-panen bagi petani. Amran menyebut pemerintah akan menyiapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) agar harga bawang putih tetap stabil.
“Negara yang menjamin. Tidak boleh ada petani yang rugi,” ujarnya.
Selain sektor hortikultura, Amran juga menyinggung pentingnya sistem pangan terintegrasi, termasuk ketersediaan pakan, pengembangan peternakan, dan stabilitas harga jagung di tingkat petani. Menurut dia, keterpaduan antar sektor menjadi fondasi ketahanan pangan daerah.
Dalam pertemuan dengan para Penyuluh Pertanian Lapangan, Amran mendorong perubahan pola pikir. Ia meminta para penyuluh tidak hanya berperan sebagai pendamping, tetapi juga menjadi contoh dengan memiliki kebun atau usaha tani sendiri.
“Jangan tanya apa yang negara berikan, tapi apa yang bisa kita berikan untuk negara,” kata Amran. Ia menilai perubahan mindset menjadi tantangan terbesar dalam pembangunan pertanian. Namun, jika pola pikir berubah, ia yakin kesejahteraan petani dan kemajuan daerah akan ikut berubah.
Menurut Amran, birokrasi pertanian harus bergerak cepat dan responsif. “Kalau kita bilang ‘siap’, langsung kerjakan. Jangan banyak alasan,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Amran meninjau lahan tanam bawang putih dan fasilitas lantai jemur di Lombok Timur. Kehadirannya disambut Gubernur NTB, Bupati Lombok Timur, serta para penyuluh pertanian dari berbagai kabupaten di Pulau Lombok. Menteri juga berdialog langsung dengan petani dan penyuluh, serta memberikan solusi atas sejumlah kendala teknis yang dihadapi di lapangan.