AmpenanNews. Wakil Gubernur (Wagub), Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, meminta tenaga pendamping desa di Provinsi NTB bersinergi melakukan pemutahiran data terkait status sosial ekonomi dan demografi masyarakat NTB. Dalam upaya membantu pemerintah mengentas kemiskinan.
Wagub sampaikan hal tersebut, pada kegiatan koordinasi program unggulan Pemrov NTB sekaligus diskusi dengan Kadis PMPD Kabupaten/Kota Se-NTB secara Online Melalui Zoom Meeting, Kamis (3/6/2021) di Pendopo Wagub.
“Pendamping desa harus ikut membantu pemerintah desa untuk memvalidasi data kemiskinan di pedesaan,” pesan Ummi Rohmi sapaannya.
Wagub menjelaskan, pembenahan dan pemutahiran data di desa untuk memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan berdasarkan persayaratan yang telah ditentukan pemerintah.
“Masyarakat berkategori ekonomi cukup, yang terdaftar dalam penerima manfaat program kemiskinan, bisa segera dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak dan sangat membutuhkan. Jangan sampai masyarakat yang mampu secara ekonomi memperoleh bantuan raskin, program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan lain-lain. Ini kan sangat disayangkan,” tegas Ummi Rohmi.
Selain itu, sinergi dan kolaborasi serta komitmen Pemerintah desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam validasi data harus kuat. Apalagi verifikasi dan validasi ini harus dilakukan setiap 3 bulan sekali.
Tidak kalah pentingnya, tegas Ummi Rohmi bahwa Dinas PMPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial juga harus duduk bersama untuk sama-sama mencocokan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT).
“Ayo saya tantang Dinas PMPD dan Dinas Sosial untuk mengfinalkan dan mengupdate data ini,” Tutup Ummi Rohmi.
Sementara itu, Kepala Dinas PMPD DUKCAPIL NTB Dr. H. Ashari, SH., MH mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan jajaran tenaga ahli dan pendamping desa serta Dinas PMPD DUKCAPIL kabupaten/kota untuk memvalidasi data kemiskinan di NTB.
“Termasuk koordinasi dengan Dinas Sosial, untuk menyatukan pemahaman dan data tentang masyarakat berkategori miskin ini,” jelasnya.
Berdasarkan informasi dari Kabupaten/Kota, pendataan dan validasi di 10 Kabupaten/Kota terus dilakukan untuk mengfinalisasi dan memutahirkan data-data tersebut.
Sehingga bantuan untuk masyarakat miskin di NTB merata, tepat sasaran dan tepat waktu kepada masyarakat.
