AmpenanNews. Wakil Gubernur, Hj Sitti Rohmi Djalillah bersama Walikota Terpilih Mohan Roliskana bersama bertemu dan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram duduk bareng membahas terkait tata kelola sampah, di Pendopo Wagub, Senin 22 Februari 2021
“Pemprov sejak 2019 telah mulai melakukan giat pengurangan sampah,” ujarnya.
Selain penanganan hilir di TPA mulai dari program BSF (Black Soldier Fly) untuk sampah organik di Lingsar, RDF atau pelet dari sampah untuk energi di TPA Kebon Kongok, pabrik bata plastik dan batako serta aspek aturan seperti Jakstrada dan Perda serta teknologi informasi penanganan sampah hingga Kabupaten/Kota dengan aplikasi Lestari.
Rohmi menjelaskan jika pengelolaan di hulu berhasil maka dapat pula menekan anggaran pengangkutan dan masyarakat dapat berhitung nilai ekonomis sampah.
”Itu sebabnya, revitalisasi peran lingkungan dalam pengelolaan hulu sampah sangat strategis,” tuturnya
ia juga mengapresiasi pengelolaan sampah Pemkot Mataram yang sudah mencapai 77 persen dengan program bagus melalui program Lisan dan pengelolaan sampah berbasis komunitas seperti di Mataram Barat dan Sandubaya yang dapat direplika di lingkungan lain. Namun pengurangan sampah yang baru 3,32 persen harus disikapi dengan strategi baru.
“Yang penting sepaham dulu dan menjembatani niatan ini ke lingkungan lingkungan di kota Mataram agar sampah dikelola mulai dari hulu,” kata Rohmi
Sementara, Walikota Mataram terpilih Mohan Roliskana menyambut perhatian Pemprov soal tata kelola sampah yang juga menjadi prioritas dan isu utama pembangunan Pemkot Mataram yang segera akan dikerjakan masif.
“Sebagai langkah awal, Pemkot sudah menyiapkan skenario kebijakan fiskal untuk penanganan sampah. Salah satunya dengan memperbesar anggaran pengangkutan sebesar 37 juta pertahun yang hanya dapat membiayai satu kali angkutan sampah ke TPA,” ungkapnya
Menurutnya, SEMANGAT kolektif dalam penanganan sampah ini juga membutuhkan kontribusi anggota DPRD kota dalam distribusi anggaran Pokir. Begitupula dengan dana kelurahan sebesar 1,5 sampai 2 miliar pertahun didorong untuk alokasi pengurangan sampah.
“Hal lain adalah koordinasi TPA regional yang sekarang masih menggunakan sistem control landfill agar dapat meminimalkan gangguan yang menyebabkan terhambatnya pengangkutan sampah,” katanya
Menurut Mohan, hal konkrit lainnya adalah memastikan replikasi program pengelolaan hulu dikerjakan pula ditempat lain di kota Mataram.
“Sebagai wajah daerah sudah sepatutnya kota ini bersih dan nyaman bagi penghuninya maupun yang datang berkunjung,” ujarnya
Mohan tak memungkiri, dengan luasan kota dan produksi sampah yang kian meningkat kendala teknis masih terjadi. Padahal jika menumpuk dan tak terangkut akan menambah biaya ekstra untuk pengangkutan dan retribusi di TPA yang dapat membiayai program pengurangan sampah di hulu.
Ia menyebut, excavator mini milik Pemkot harus melayani 21 TPS, belum lagi truk angkutan dan anggaran yang tak dapat memenuhi kreatifitas dan inovasi diluar kerja rutin penanganan sampah.
“Namun demikian, Pemkot berharap kolaborasi penanganan sampah ini bukan hanya terkait program namun benar benar untuk penanganan dan pengurangan sampah berkelanjutan bagi lingkungan,” kata Mohan menambahkan.