Anews. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menantang para pemuda yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk tampil sebagai agen perubahan sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan. Tantangan itu disampaikan saat Pelantikan Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI se-Kabupaten Lombok Timur, Senin, 15 Desember.
Dalam sambutannya, Warisin menegaskan perubahan tidak akan lahir tanpa keterlibatan aktif pemuda. Ia mengutip pernyataan Ketua Panitia Pelantikan, Dr. Karomi, bahwa perubahan hanya bisa diwujudkan jika pemuda berani menciptakannya sendiri.
“Pemuda tidak boleh hanya bersorak melihat perubahan, tetapi tidak mampu memerdekakan jiwa dan pikirannya dari keterpurukan,” kata Warisin. Ia meminta pengurus KNPI yang baru dilantik memanfaatkan amanah organisasi untuk menjadi pemuda terbaik di wilayah masing-masing.
Menurut Warisin, sejarah Indonesia menunjukkan peran sentral pemuda, mulai dari masa perjuangan kemerdekaan hingga reformasi. Karena itu, ia menilai kritik dan gagasan konstruktif bagi daerah hanya akan lahir dari pemuda yang memiliki integritas dan keberanian.
“Siapa lagi yang akan membangun dan mengkritik Lombok Timur ini kalau bukan pemuda-pemuda yang hebat,” ujarnya. Warisin juga menyatakan pemerintah daerah akan tetap mendukung organisasi kepemudaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Dalam kesempatan itu, Warisin menyinggung persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor perizinan Persetujuan Pembangunan Gedung (PPG) yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ia mengungkapkan masih ditemukannya praktik pengurusan izin yang tidak sesuai dengan luas bangunan sebenarnya, sehingga berdampak pada rendahnya penerimaan daerah.
“Kalau pemuda bertanggung jawab, berani mengkritik, dan memiliki wawasan, bantulah pemerintah untuk meluruskan persoalan ini,” kata Warisin. Ia menyebut penerimaan PPG di Lombok Timur masih tergolong rendah dibandingkan daerah lain dan meminta pemuda ikut mengawasi transparansi serta kepatuhan perizinan.
Selain isu PAD, Warisin juga memaparkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan sosial tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, kata dia, tengah melobi kementerian terkait untuk menambah alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) guna memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita ingin menyisir masyarakat sesuai komunitas dan jenis pekerjaannya untuk dimasukkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya. Ia menyebut perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dapat mencapai santunan hingga Rp260 juta bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Lombok Timur Zuarno Saputra menyatakan kesiapan organisasinya untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Menurut dia, tantangan yang disampaikan Bupati menunjukkan keterbukaan pemerintah terhadap kritik.
“Ini sinyal bahwa pemerintah daerah tidak anti kritik dan memberi ruang bagi KNPI untuk berkontribusi,” kata Zuarno. Ia menegaskan KNPI akan berperan dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah sekaligus mengawal kebijakan pembangunan menuju Lombok Timur yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Pelantikan DPK KNPI tersebut dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur, Sekretaris Daerah, para kepala organisasi perangkat daerah, camat se-Lombok Timur, unsur Forkopimda, serta perwakilan organisasi kepemudaan