Anews. Seorang aparatur sipil negara (ASN) yang juga menjadi muzaki (pemberi zakat) di Kabupaten Lombok Timur menyampaikan kritik perbaikan terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Timur. Ia menilai lembaga tersebut perlu lebih transparan dan adil dalam menyalurkan bantuan agar sejalan dengan niat para pemberi zakat yang ingin membantu masyarakat tanpa diskriminasi.
ASN yang enggan disebutkan namanya tersebut, mengaku kecewa karena diduga dari isu yang beredar sejumlah proposal bantuan masyarakat yang diajukan sekitar tujuh bulan lalu belum juga mendapatkan tanggapan positif dari pimpinan BAZNAS yang baru.
“Isu yang beredar saat ini, sudah hampir tujuh bulan proposal yang diajukan masyarakat pada masa transisi kepemimpinan BAZNAS belum juga direspons. Ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana zakat di daerah kita,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (1/11).
Ia menekankan bahwa zakat merupakan amanah yang tujuannya membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk memperkuat kepentingan kelompok tertentu atau kedekatan politik.
“Niatan orang yang berzakat itu jelas, yaitu membantu yang membutuhkan tanpa melihat latar belakang politik, wilayah, atau kedekatan personal,” tegasnya.
Menurutnya, BAZNAS memiliki struktur hingga tingkat kecamatan sehingga semestinya setiap proposal yang masuk bisa diproses secara objektif dan profesional.
“Setiap pengajuan harus diproses sesuai mekanisme, bukan berdasarkan unsur kedekatan atau kepentingan politik,” tambahnya.
ASN tersebut juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi lembaga zakat agar tidak dipengaruhi kepentingan pihak manapun.
“Pengelolaan dana zakat tidak boleh mengedepankan ego atau digunakan sebagai alat balas budi politik. Ini bukan dana pribadi, tapi amanah umat,” katanya.
Ia pun mendorong masyarakat agar tetap mengajukan proposal bantuan namun berharap ada kejelasan dalam proses verifikasi.
“Siapa pun berhak mengajukan permohonan. Tapi jangan sampai masyarakat harus mengajukan berkali-kali tanpa kepastian. Malu rasanya kalau lembaga sebesar BAZNAS tidak mampu memberi kejelasan,” pungkasnya.
Menanggapi adanya kritik tersebut, Ketua BAZNAS Lombok Timur, Muhammad Kamli, menegaskan pihaknya siap bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat sejak dilantik secara resmi pada 18 Juli lalu. Ia menyebut, pengajuan proposal yang dilakukan sebelum tanggal tersebut merupakan tanggung jawab pelaksana tugas (PLT) BAZNAS sebelumnya.
“Kami akan bertanggung jawab atas keuangan BAZNAS sejak dilantik. Adapun proposal dan kegiatan sebelumnya menjadi tanggung jawab PLT BAZNAS yang menjabat sampai 18 Juli lalu,” jelas Kamli.
Ia juga membantah kalau BAZNAS menghentikan proses pencairan proposal lama. Menurutnya, masyarakat yang sudah mengajukan tetap bisa memperbarui proposal agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Pencairannya bukan kami setop, tapi kalau ada yang datang tetap kami layani untuk diperbarui usulannya. Tidak mungkin kami bertanggung jawab atas keuangan yang dibuat sebelum masa kami,” ujarnya.
Kamli menegaskan, pihaknya tidak memiliki tendensi politik dalam menjalankan tugas dan berkomitmen menjaga transparansi lembaga.
“Tidak ada tendensi politik. Semua langkah kami dalam rangka pertanggungjawaban sejak definitif menjabat pada 18 Juli. Proposal yang diajukan pada masa PLT silakan diajukan kembali untuk diselesaikan,” katanya.
Ia mengaku belum mengetahui pasti jumlah proposal lama yang masuk karena sebagian besar petugas di BAZNAS saat ini merupakan personel baru. Namun, ia memastikan bahwa sejumlah pengajuan sudah mulai diselesaikan sejak September.
“Proposal tujuh bulan lalu kami belum tahu jumlahnya, karena petugasnya baru. Tapi kami berharap para mustahik bisa mengusulkan kembali, dan banyak yang sudah kami selesaikan pada September kemarin,” katanya.
Untuk menjawab tuntutan transparansi para muzaki, Kamli mengatakan pihaknya terus berupaya memperbaiki sistem pelayanan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat.
“Alhamdulillah, dalam kepemimpinan baru ini banyak perubahan. Pelayanan kepada masyarakat, terutama yang sifatnya emergensi, kini bisa kami respon lebih cepat,” ujarnya menutup pernyataannya.