Anews. Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BPR NTB Perseroda Tahun 2025 yang digelar di Mataram, Senin (27/10). Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama jajaran Komisaris Independen serta Direksi PT BPR NTB Perseroda.
Dalam sambutan pembuka, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Najamuddin Amy, menegaskan bahwa pelaksanaan RUPSLB kali ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB untuk menyehatkan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah tersebut, termasuk BPR NTB.
“Insya Allah hari ini kita akan melaksanakan lima agenda RUPS,” ujar Najamuddin dalam sambutannya.
Ia kemudian merinci lima agenda utama yang dibahas dalam rapat tersebut, yakni: Perubahan Anggaran Dasar PT BPR NTB (Perseroda). Penetapan Pengurus PT BPR NTB (Perseroda). Pengesahan Pembayaran Jasa Tunjangan Pengabdian kepada pengurus yang telah diberhentikan dengan hormat pada RUPSLB tanggal 15 Juli 2025. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit laporan keuangan tahun buku 2025. Persetujuan Biaya Rekrutmen dan Seleksi Pengurus yang dibebankan pada anggaran biaya perusahaan tahun 2025.
Najamuddin juga menyampaikan pesan dari Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat mengenai pentingnya memperkuat tata kelola, kinerja, serta transparansi dalam tubuh BPR NTB. Ia menekankan bahwa perusahaan daerah ini tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat.
“Insya Allah tahun depan kita akan konversikan BPR NTB ini menjadi BPR Syariah,” ujarnya.
“Kita ingin BPR ini mampu menjawab isu-isu publik, tidak sekadar mengejar profit, tetapi juga menjadi lembaga keuangan yang berpihak pada masyarakat kecil.”
Lebih lanjut, Najamuddin mengajak seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal proses transformasi tersebut. Ia berharap ke depan BPR NTB dapat memperluas jangkauan layanan pembiayaan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh kabupaten/kota di NTB.
Kehadiran Wakil Bupati Lombok Timur, bersama kepala daerah lainnya, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi antar-BUMD serta mendukung visi pembangunan ekonomi inklusif di Provinsi NTB.