Anews. Kerja sama antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur dengan produsen minuman Cleo memicu perhatian publik, terutama terkait potensi dampaknya terhadap distribusi air bersih bagi masyarakat. Direktur PDAM Lombok Timur, Sopya Hakim, menegaskan pasokan air untuk warga tetap menjadi prioritas utama.
Menurut Sopya, kesepakatan kerja sama (MoU) antara PDAM dan Cleo telah final. Perusahaan tersebut diwajibkan menggunakan jaringan dan sumber air milik PDAM, bukan sumur bor.
“Secara aturan, Cleo tidak diperbolehkan menggunakan sumur bor di Lombok Timur. Mereka harus menggunakan jaringan PDAM. Kalau tidak, tidak boleh mendirikan pabrik di sini,” kata Sopya.
Ia menjelaskan, sebelum kesepakatan diteken, PDAM telah melakukan uji teknis selama tiga hingga enam bulan untuk memastikan ketersediaan debit air. Kebutuhan Cleo disebut mencapai 15 meter kubik per jam.
“Hasil uji coba menunjukkan pada 10 hingga 15 kubik per jam, jaringan tetap aman dan tidak mengganggu kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
PDAM juga mengklaim kapasitas air masih mencukupi, bahkan memungkinkan penambahan sekitar 700 sambungan rumah (SR) baru. Namun, di tengah klaim tersebut, muncul pertanyaan soal transparansi data debit air dan pengawasan jangka panjang.
Selain itu, kerja sama ini akan diikuti dengan penerapan tarif khusus bagi pelanggan industri besar. PDAM berencana mengenakan tarif sekitar Rp10.500 per meter kubik untuk perusahaan seperti Cleo, BUMN, dan perusahaan besar lainnya jauh di atas tarif rumah tangga yang berada di bawah Rp3.000.
Dari skema ini, PDAM memperkirakan tambahan pendapatan sekitar Rp150 juta per bulan hanya dari kebutuhan produksi Cleo. Angka ini berpotensi meningkat seiring ekspansi produksi perusahaan tersebut.
Sopya juga memastikan sumber air yang digunakan Cleo berbeda dengan jaringan utama wilayah selatan Lombok Timur. Ia menegaskan distribusi air ke kawasan tersebut tidak akan terganggu.
“Kalau sampai mengganggu wilayah selatan, saya orang pertama yang tidak akan mengizinkan,” katanya.
Wilayah selatan Lombok Timur selama ini dikenal sebagai daerah yang lama mengalami keterbatasan akses air bersih. PDAM mengklaim distribusi air ke kawasan itu baru berjalan optimal dalam beberapa tahun terakhir.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai kerja sama dengan industri besar tetap perlu diawasi ketat. Selain soal keberlanjutan sumber air, prioritas distribusi bagi masyarakat dinilai tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan bisnis.