Anews. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Timur memprioritaskan percepatan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) bagi masyarakat berusia 17 tahun bersamaan dengan perluasan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Langkah ini ditempuh untuk memastikan validitas data bantuan sosial sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik yang kian terdigitalisasi.
Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur, Parihin, mengatakan sasaran utama perekaman saat ini adalah pelajar kelas 3 SMA atau sederajat. Kelompok ini dinilai strategis karena akan segera memasuki fase lanjutan pendidikan maupun dunia kerja yang membutuhkan dokumen kependudukan resmi.
“Adik-adik di kelas 3 SMA ini yang menjadi sasaran utama kita. Karena besoknya mereka akan melanjutkan ke mana pun, itu sangat perlu KTP,” ujar Parihin saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 8 April.
Selain perekaman fisik, Dukcapil juga menggencarkan aktivasi IKD atau KTP digital. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Parihin menilai digitalisasi identitas kependudukan dapat meminimalkan potensi penerimaan bantuan ganda di masyarakat.
“Kita sering mendengar ada warga yang menerima lebih dari satu jenis bantuan, sementara yang lain tidak mendapat. Ini yang ingin diperbaiki melalui sistem terpusat,” katanya.
Ia menambahkan, ke depan masyarakat tidak lagi bergantung pada kartu fisik. Dokumen kependudukan dapat diakses melalui perangkat berbasis Android dan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk layanan di bandara.
Hingga kini, capaian aktivasi IKD di Lombok Timur baru mencapai 3,95 persen. Angka tersebut masih di bawah target nasional sebesar 15 persen. Namun, Parihin optimistis target itu dapat terlampaui melalui pelibatan pemerintah desa dalam proses validasi data.
“Kami berencana memberikan otoritas kepada desa untuk melakukan validasi. Jika desa diberikan akses dan kata sandi, saya yakin target 15 persen bisa tercapai lebih cepat,” ujarnya.
Meski transformasi digital terus didorong, Dukcapil memastikan masyarakat yang belum memiliki telepon pintar tidak akan terabaikan. Ketersediaan blangko KTP-el fisik tetap dijaga dengan rasio yang disesuaikan kebutuhan.
Upaya ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan akses teknologi sekaligus memastikan seluruh warga tetap memperoleh layanan administrasi kependudukan secara merata.