Anews. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan. Di tengah ambisi pemerintah memperkuat ketahanan gizi anak sekolah, kritik justru mengemuka dari para orang tua dan warganet. Mereka mempertanyakan kualitas menu serta transparansi kandungan gizi makanan yang dibagikan kepada siswa.
Program MBG yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) itu dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, setiap kali distribusi dilakukan, tak jarang muncul keluhan mengenai komposisi menu yang dinilai tidak mencantumkan secara jelas angka kecukupan gizi.
Sorotan terbaru datang dari Kabupaten Lombok Timur. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah unggahan di media sosial dan grup percakapan warga dipenuhi kritik terhadap menu MBG yang dibagikan dapur BGN setempat. Warga menilai sajian yang diterima siswa diduga tidak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan negara.
Sejumlah orang tua mempertanyakan apakah program tersebut benar-benar berorientasi pada peningkatan gizi anak, atau justru membuka celah keuntungan di tingkat pelaksana?
Menanggapi kritik tersebut, Koordinator Wilayah SPPG Lombok Timur, Agamawan, sebelumnya kepada media, Senin malam 20 Februari 2026, telah mengingatkan seluruh satuan penyelenggara pemenuhan gizi (SPPG) agar lebih cermat dalam pendistribusian, terutama selama Ramadan.
“Bahan baku yang digunakan harus bersifat tahan lama, tidak gampang basi atau rusak. Angka kecukupan gizi harus sesuai dengan standar yang ditentukan. Pengawasan dan pengontrolan harus diperketat, termasuk mengatur tingkat kemahalan harga barang yang dibeli dari pemasok,” ujar Agamawan dalam keterangannya.
Ia juga meminta agar apabila penerima manfaat merasa menu yang disalurkan tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, pihak SPPG wajib memberikan penjelasan dan edukasi secara terbuka.
Menurut dia, koordinasi telah dilakukan melalui para kepala koordinator kecamatan untuk mengingatkan setiap SPPG agar lebih intens dalam pengawasan. Selain itu, ia menekankan pentingnya penggunaan bahan kering yang layak konsumsi, memiliki tampilan baik, serta dikemas secara menarik.
“Kami berharap di bulan suci ini penyaluran MBG dilakukan dengan penuh keikhlasan dan rasa peduli terhadap program prioritas Presiden,” katanya.
Namun, kritik publik menunjukkan persoalan tidak semata pada niat baik. Transparansi kandungan gizi, standar harga bahan baku, serta mekanisme pengawasan menjadi isu yang terus dipertanyakan.
Sejumlah pengamat kebijakan publik di Kabupaten Lombok Timur melalui komentar di platform media menilai, program sebesar MBG membutuhkan sistem kontrol yang ketat dan keterbukaan informasi. Tanpa itu, program yang dimaksudkan sebagai investasi gizi jangka panjang berisiko dipersepsikan sebagai proyek anggaran semata.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak BGN pusat terkait dengan tanggapan kritikan warganet dan upaya evaluasi distribusi MBG di Lombok Timur. Sementara itu, perbincangan di ruang digital terus bergulir, mempertanyakan: apakah MBG benar-benar ladang gizi, atau justru ladang keuntungan?