Mataram – Pemerintah pusat diminta untuk berkoordinasi secara masif dengan daerah agar program Analog Switch Off (ASO) atau migrasi TV Analog ke TV digital sukses terlaksana. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB, Ajeng Roslinda Motimori, senin (20/6/2022).
Ajeng menekankan, sejauh ini, koordinasi yang dilakukan masih belum optimal. Contohnya saja, kata dia, masih ada kebingungan infromasi yang pasti antara penyelenggara Mux daerah dan penyelenggara Mux pusat. Padahal, katanya, KPID NTB harus mendapatkan informasi yang pasti dan akurat terkait ASO ini.
“Dari rapat koordinasi antara KPID dengan penyelenggara Mux, mereka juga bingung karena belum ada koordinasi infromasi yang pasti dari perusahaan penyelenggara Mux di pusat,” kata Ajeng.
Oleh karenanya, ia meminta pemerintah pusat melakukan koordinasi yang masif dengan daerah.
“Mohon kiranya sebagai pemegang otoritas yaitu kementrian kominfo untuk melakukan koordinasi yang masif dengan kami KPID di daerah agar pelaksanaan ASO bisa berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Ajeng.
Kendati demikan, Ajeng menekankan, Provinsi NTB siap melakukan ASO. “Empat kabupaten dan kota di NTB yang masuk tahap 1 program ASO itu sudah siap, tapi menunggu kebijakan pusat mengenai penugasan multiplexing nya,” Jelasnya.
Migrasi TV digital ini dikatakan Ajeng bukan perkara penting atau tidak penting atau suka maupun tidak suka. Namun, sebuah keharusan yang harus dilakukan mengingat era saat ini sudah digitalisasi.
Oleh karena itu, ia pun berharap masyarakat memahami tujuan dari pelaksanaan program ASO ini. Migrasi TV digital bukanlah hanya semata kebijakan dan program pemerintah, namun sebuah kewajiban yang harus dilakukan.
“Seluruh dunia sudah beralih ke digitalisasi, kalau kita tidak beralih ya kita akan tertinggal. Kalau tidak beralih juga, masyarakat tidak bisa mendapatkan siaran-siaran yang berkualitas, serta peluang dunia usaha di dunia pertelevisian dan penyiaran akan terhambat” tutupnya.
Sementara sebelumnya, Kemenkominfo memutuskan NTB menjadi salah satu wilayah yang ditunda untuk pelaksanaan program ASO. Tiga wilayah yang saat ini tengah migrasi ke digital adalah NTT, Papua Barat, dan Riau.
ASO sendiri ditargetkan akan rampung pada 2 November 2022 ini. Pemerintah terus menggesa agar program ini sukses terlaksana. Hal ini dikarenakan dengan suksesnya ASO atau migrasi ke digital dapat memberikan dampak yang besar.
Boston Consulting Group memperkirakan manfaat dari Digital Dividend dengan peningkatan Internet di Indonesia, dalam lima tahun akan menghasilkan multiplier effect, yakni, 232 ribu penambahan lapangan kerja baru, 118 ribu penambahan peluang usaha baru, serta ± Rp 77 Triliun penerimaan Kas Negara.
