AmpenanNews. Sinergi kunci pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah agar lebih baik ungkap Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M. Sc., dan menegaskan agar terus melanjutkan kerja baik, dalam bingkai keharmonisan dan sinergi yang terjaga, antara BPKP dan OPD serta lembaga pemerintah dalam membangun dan menjaga akuntabilitas keuangan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Doktor Zul sapaan Gubernur, saat menghadiri dan mengukuhkan dan melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB Dr. Ilham Nurhidayat, Ak., M.EcDev, Senin (23/8/2021) di gedung Graha Bhakti Praja, kantor Gubernur NTB.
“Semoga kehadiran dan pergantian kepala BPKP NTB, dapat meneruskan kerja baik dan kinerja pengelolaan keuangan di NTB selama ini,”kata Doktor Zul, yang hadir bersama Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, dan Sekda NTB Drs. HL. Gita Ariadi.
Menurutnya, keberadaan dan kapasitas BPKP, harus memposisikan diri sebagai mitra kerja pemerintah didaerah. Apabila ada kekurangan dan kelemahan harus ikut memperbaiki dan mendampingi Pemda.”BPK tidak boleh menjadikan Pemda sebagai musuh,”tegas mantan Anggota DPR RI ini.
Disampaikan Doktor Zul, koordinasi dan sinergi serta keharmonisan Forkopimda selama ini sangat baik. Begitupun dengan mantan kepala BPKP NTB yang sebelumnya.
“Kepala BPKP yang sebelum ini, Ibu Dessy Adin cukup intens bekerjasama dan bersinergi dengan kami. Bahkan untuk menjaga keharmonisan beliau mengundang dan menjamu kami dirumah dinasnya, ini cara kami menjaga kesolitan dan keharmonisan membangun NTB,”ungkap mantan ketua BEM UI ini.
Sehingga, ia berharap Kepala BPKP NTB yang baru, untuk terus menjaga keharmonisan. Terus perkuat koordinasi dengan semua OPD dan lembaga pemerintah di NTB. Demi meningkatkan kinerja OPD dan lembaga dalam mengelola keuangan daerah yang baik dan sehat, untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu disebutkan Gubernur bahwa, ia sering diingatkan oleh Kemendagri bahwa Gubernur merupakan satu-satunya perwakilan Pemerintah Pusat di daerah. Untuk itu, TNI/POLRI, Kejaksaan, Pengadilan maupun instutusi vertikal harus bersinergi, bekerjasama dan berkolaborasi membantu pemerintah daerah, sebagai representasi dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP bidang pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP RI, yang baru dilantik, Salamat Simanullah mengapresiasi sinergi dan keharmonisan steakholder di NTB.
“Sehingga Kepala BPKP NTB yang baru dapat segera aktif berkolaborasi dan berpartisipasi dalam konteks pengawalan pembangunan di NTB,”kata Salamat Simanullah.
Dijelaskannya bahwa mengingat banyak objek pengawasan yang harus dilakukan BPKP, maka dipetakan menjadi 2 klaster pengawasan. Pertama agenda pengawasan program prioritas pemerintah pusat, yang bersumber dari pembiayaan APBN.
“Seperti pembangunan Destinasi Pariwisata Superprioritas Mandalika, bendungan dan lainnya,”tuturnya.
Kemudian yang kedua, mengawal agenda prioritas pembangunan daerah, yang bersumber dari pembiayaan APBD.
Sehingga kedepan dapat fokus mengawal dan dapat bersinergi bersama Pemda meneruskan pembangunan di daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Danlanal, Kejati, Kepala PN, kepala OPD lingkup Pemrov. NTB.