AmpenanNews. Bupati Kabupaten Lombok Timur, H.M.Sukiman Azmy, bersama dengan Pimpinan Cabang Bank BRI Selong, Pimpinan Cabang Bulog Lombok Timur, Dinas Sosial, gelar kegiatan presentasi terkait hasil tim verifikasi e-warong yang telah dibentuk beberapa waktu lalu.
Dalam presentasi hasil tim verifikasi e-warong tersebut, ditemukan dari 411 jumlah e-Warong yang ada di Kabupaten Lombok Timur yang melayani penyaluran BPNT, tak kurang dari 50 e-Warong dinilai tidak sesuai dengan pedoman umum (Pedum) yang telah ditetapkan.
Atas dasar itu kemudian Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy, meminta kepada pihak terkait untuk segera menangani berbagai temua yang telah dipaparkan pada rapat yang berlangsung di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur tersebut.
“Hal itu harus dilakukan demi pelayanan terbaik kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)” tegasnya
Kembali diterangkan oleh Bupati, pilihan yang dapat diambil dalam persoalan inj adalah melakukan pembinaan intensif kepada e-Warong agar sesuai dengan pedum. adapun pilihan lainnya adalah, mengganti e-Warong yang sama sekali tidak memiliki kesesuaian dengan pedum.
Bupati juga meminta kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang telah difasilitasi Pemda agar dapat bergerak aktif melaporkan setiap penyimpangan yang ada di lapangan.
Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang disampaikan kedua tim, termasuk dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) NTB, sedikitnya ada 12 poin yang dicatat untuk mendapat pembinaan dan perbaikan.
Poin tersebut diantaranya tidak tersedianya daftar harga, adanya pengumpulan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) oleh e-Warong, tidak adanya laporan, transaksi dilakukan sampai di luar wilayah, serta terlalu banyak KPM yang dilayani (lebih dari 300 KPM), mengurangi hak KPM, bahkan e-Warong yang merupakan keluarga PNS, perangkat Desa, hingga Anggota Polri.
Sementara itu Pimpinan Cabang BRI Selong, Aroef Sarifudin, berjanji akan melakukan pembinaan terhadap e-Warong yang keluar dari Pedum, bahkan hingga mencabut statusnya, mengingat pihaknya telah memberikan peringatan utamanya untuk e-Warong yang mengumpulkan KKS KPM.
“Saat ini sudah tersedia 76 calon pengganti e-Warong yang sudah disetujui dan 19 yang tengah dalam pengajuan. Selain mengganti e-Warong yang bermasalah, jumlah tersebut juga untuk menambah kekurangan di sejumlah titik” ungkapnya.