AmpenanNews. Penyerapan anggaran di wilayah Kabupaten Lombok Timur, pada triwulan I tahun 2021, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan I tahun 2020, yang dimana penyerapan belanja Negara hanya sebesar 10,88.
Pada periode yang sama di tahun 2021 ini, total penyerapan Belanja Negara itu mencapai 17,22% atau sebesar Rp. 164,64 miliar dari angka Rp. 955,91 miliar.
Jika dirincikan angka 17,22% tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat terserap Rp. 70,84 miliar (19,77%), sementara Tranfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terserap Rp. 93,80 miliar (15,70%).
Meningkatnya Penyerapan anggaran di wilayah Kabupaten Lombok Timur pada triwulan I tahun 2021 tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTB, Sudarmanto, pada kegiatan One on One Meeting antara Bupati Lombok Timur dengan Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Kamis (15/4).
Sudarmanto, dalam pemaparannya juga sempat mengingatkan pentingnya menjaga momentum pencairan dana untuk mendapatkan hasil yang optimal, terlebih pada masa pandemi di mana belanja pemerintah diharapkan menjadi penggerak perekonomian masyarakat.
“ Momentum uang keluar akan berbeda hasilnya ketika waktunya tidak tepat,” jelasnya.
Selain itu, Sudarmanto, juga berkesempatan membeberkan OPD yang belum ada realisasi sama sekali. Kondisi itu disebutnya mengkhawatirkan. Karenanya ia meminta tidak hanya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, melainkan juga jajaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), untuk dapat melihat kendala realisasi tersebut.
“Sampai berkahirnya triwulan I belum ada realisasi DAK Fisik. Nilai DAK Fisik tersebut mencapai Rp. 282,83 miliar. Saya mengingatkan agar dana ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghindari pengurangan anggaran di Masa-masa mendatang. Sementara untuk Dana Desa sebesar Rp. 314,80 miliar pada tahap pertama telah diserap oleh 233 Desa” kata bebernya.
Pada kesempatan itu disampaikan pula oleh Sudarmanto, terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMI), serta dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tersedia. Pemda Kabupaten Lombok Timur diminta terus mendorong penyerapan dana oleh masyarakat melalui berbagai program tersebut dengan mengoptimalkan koordinasi antar OPD.
Sementara itu ditempat yang sama Bupati, H. M. Sukiman Azmy, mengharapkan apa yang telah diungkap oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTB, Sudarmanto, dapat memacu jajarannya dalam mengejar ketertinggalan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.
Karenanya Bupati meminta seluruh pimpinan OPD yang hadir dapat mencermati petunjuk dan saran yang disampaikan untuk progresivitas pembangunan di daerah ini.
Selanjutnya Kegiatan One on One Meeting kemudian ditutup dengan melakukan penandatanganan Fakta Integritas antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Kanwil DJPb Provinsi NTB, dan KPPN Selong.