AmpenanNews. Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, dalam membangun zona integritas WBK menuju WBBM tidak hanya slogan atau keinginan kosong tanpa aplikasi.
Buktinya, Rabu (28/4/2021), digelar evaluasi guna memperkuat komitmen Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Haris Sukamto, A.K.S., S.H., M.H. mengatakan, Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, memberi apresiasi terhadap komitmen dan semangat Kanwil Kemenkumham NTB, saat delapan satuan kerja (satker) dilakukan evaluasi tahap pertama.
“TPI memberi apresiasi, terhadap delapan satker yang sudah menjalani evaluasi sejak tanggal 20 sampai 27 April lalu, karena semangat pimpinannya untuk menyampaikan paparan, dan hadir langsung dalam memantau langsung pokja (kelompok kerja, red) yang dievaluasi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan evaluasi penguatan komitmen WBK menuju WBBM tersebut, pria yang akrab dengan sapaan Haris itu menyampaikan beberapa catatan untuk persiapan evaluasi tahap kedua.
“Terkait evaluasi tahap pertama yang telah dilakukan, agar nantinya satker yang belum dievaluasi, mempersiapkan seluruh data dukung yang dibutuhkan untuk mengikuti evaluasi tahap kedua,” ujarnya.
Selain itu, Haris juga mengingatkan kembali kepada delapan satker yang telah menjalani evaluasi, agar segera menindaklanjuti catatan-catatan dari TPI Irjen Kemenkumham RI.
“Saya harap penguatan kali ini dapat menyatukan dan memperkuat semangat serta komitmen, dari seluruh jajaran di satker untuk menuju WBK,” harap Haris.
“Saya juga mohon kepada satker, untuk menjaga Kantor Wilayah yang akan menuju WBBM, sebab penilaian Kantor Wilayah juga mencakup kepada seluruh satker di bawahnya,” pesannya.
Sementara Kepala Divisi Administrasi Saefur Rochim, S.H., M.H. juga mengingatkan, untuk memperbaiki Lembar Kerja Evaluasi (LKE) kepada satker yang telah dievaluasi dengan semaksimal.
“Mungkin karena Inspektur Wilayah II memiliki komitmen, mendorong Kanwil NTB serta satker di bawahnya untuk maju ke penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN),” katanya.
