Senator NTB Dan Kadis Perdagangan Bersinergi dengan Masyarakat Pesisir Mataram


Ampenan News. Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., bersama Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Evi Epita Maya, Sabtu (26/10), bersinergi dengan masyarakat nelayan pesisir Kota Mataram dalam talkshow bertajuk “Pengembangan Sumber Daya Masyarakat dan Peningkatan Nilai Tambah Perdagangan Hasil Laut”.

Talkshow itu berlangsung di Lingkungan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, yang diinisiasi oleh Serikat Masyarakat Pesisir Laut (Simpel) NTB. Dimana dihadiri anggota DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati, Camat Ampenan Muzakir Walad, S.STP., Lurah Bintaro, Kepala Lingkungan Pondok Prasi serta masyarakat dan buruh nelayan.

Dalam kesempatan tersebut, Kadis Perdagangan NTB Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si. yang didaulat sebagai pembicara pertama mengungkapkan, para nelayan tidak setiap waktu dalam 12 bulan berlayar untuk menangkap ikan. Karena itu, dalam jeda kegiatan melaut tersebut dibutuhkan kegiatan positif ke arah ekonomi produktif.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., bersama Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Evi Epita Maya, Talkshow dengan Masyarakat Pesisir

“Nah, massa yang kosong itulah digunakan untuk mengolah, agar masyarakat juga bisa menjadi masyarakat yang memiliki ekonomi mandiri, ikan tongkol misalnya sudah bisa dibuat jadi abon,” ujarnya.

Dikatakan, pihaknya di Dinas Perdagangan bertugas membantu dalam hal pemasaran, dengan catatan bahwa produk hasil olehan itu telah memenuhi standarisasi, memiliki label halal serta mencantumkan masa kadaluarsa dan nomor telepon.

“Kalau belum terstandarisasi, kami di Dinas Perdagangan tidak berani memasarkan. Saat ini untuk pemasaran sudah canggih, sudah dapat memasarkan dari rumah, tinggal pencet gadget. Ini yang dimaksudkan dengan revolusi industri 4,0,” terangnya.

Untuk kebutuhan itu, lanjut Hj. Putu Selly, pihaknya telah membuat portal online yang dapat diinstal di gadget melalui play store, untuk membantu usaha masyarakat dalam pemasaran produk olahan. Lebih-lebih NTB telah ditetapkan sebagai Halal Tourism Destination.

“Kami sudah punya portal online yaitu I-Shop. Di sana sudah ada produk-produk madu sampai permen susu kerbau, sudah ada, semua sudah standarisasi,” ucapnya.

“Nah, sekarang mari kita mulai dari Ampenan untuk produk olahan hasil laut atau perikanan laut,” imbuhnya.

Dihadiri pula Oleh Pak Camat Ampenan Muzakkir Walad, Lurah, Kepala Lingkungan Dan Ketua Bank Sampah Pondok Prasi Ampenan

Menjawab tanggapan masyarakat yang antusias dengan tawaran Disdag NTB tersebut, dimana warga pesisir laut telah memiliki produk olahan abon ikan tongkol. Hj. Putu Selly yang pernah menjabat Walikota Mataram menyampaikan, pihaknya siap untuk memfasilitasi dan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait.

“Kalau memang di sini sudah ada produk olahan seperti abon dari ikan tongkol, mbok bawakan saya contohnya untuk saya cicipi. Kita lihat apanya yang kurang dan harus dibenahi,” ujarnya.

“Untuk peningkatan kualitas dari abon tongkol, mungkin masih mengandung minyak, saya bilang nanti saya bantu juga untuk Spinner-nya untuk mengepres minyak,” lanjutnya sembari menambahkan bahwa ia ingin kaum ibu-ibu atau perempuan yang diberdayakan untuk hal itu.

Kadis perdagangan NTB juga menyampaikan bahwa pihak menunggu kesungguhan dan keseriusan warga, untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut di Kantor Disdag NTB.

Sementara Wakil Ketua Komite III DPD RI Evi Epita Maya selaku pembicara kedua dalam talkshow itu, lebih mengarah bahasannya tentang tugas dan fungsi DPD khususnya Komite III.

Masyarakat Pesisir Pondok Prasi yang hadir

“Jadi, posisi saya di sini adalah mewakili daerah NTB untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, ini yang akan dibawa ke Pusat untuk membuat rancangan undang-undang,” kata senator yang sempat viral karena diduga foto pencalonan diedit saat pemilu 2018 lalu itu.

Senator itu juga menjelaskan perbedaan kamar tugas dan kewenangan antara DPR RI dan DPD RI. Dimana ia menekankan bahwa DPD tidak membahas tentang anggaran.

“Yang paling perlu digarisbawahi bahwa dirinya tidak bahas masalah anggaran, yang ada cuma dana reses dan itu akan saya gunakan turun ke bawah untuk seperti ini, mengumpulkan masyarakat menghimpun aspirasi masyarakat,” jelasnya. Anr.


guest
0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments

Baca Juga :

Close