Ampenan News. Bupati Kabupaten Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy, gelar rapat koordinasi dengan seluruh OPD lingkup Pemerintah Lombok Timur. Pada rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati tersebut Selasa (1/10), Bupati mengingatkan kepada OPD, bahwa saat ini merupakan momen krusial untuk tahun anggaran 2019.
Karenanya momentum tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang telah ditetapkan, juga mengoptimalkan koordinasi untuk program yang belum berjalan.
Dalam rapat sedikitnya ada enam belas poin yang menjadi penekanan Bupati. Poin pertama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta agar segera menuntaskan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Ditegaskan Sukiman, “paling lambat KUA PPAS tersebut harus masuk di DPR pada minggu ini” tegasnya.
Bupati menilai penyelesaian KUA PPAS saat ini terlambat jika dibandinkan Provinsi yang APBDnya telah disahkan.
“APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2020 sudah disahkan pada Bulan Agustus lalu dan saat ini sedang dievaluasi, sementara kita belum apa-apa, kita masih adu argumentasi,” ungkapnya.
Terkait Prioritas Anggaran, ia juga kembali menegaskan, tahun 2020 mendatang akan melakukan rehab dua ribu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bekerjasama dengan Kodim 1615 Lombok Timur dengan alokasi dana Rp. 33 M. Selain itu RTLH juga akan digarap melalui inovasi program termasuk singkronisasi dengan program Pemerintah Pusat maupun Provinsi.
Bupati juga meminta agar dapat dibentuk tim pengawas kaitannya dengan perizinan tambang pasir, distribusi pupuk, dan kesepakatan (MoU) dengan pengusaha Broiler. Termasuk Kaitannya dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di daerah pantai yang tidak memenuhi persyaratan, seperti jarak dari sempadan pantai yang tidak boleh kurang dari 30 meter dapat ditindak tegas.
Terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terkait dengan masih adanya pencetakan KTP di Dinas diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan pada sepuluh unit UPT dalam mempermudah dan mempercepat layanan dokumen kependudukan.
“jangan sampai menyulitkan masyarakat, mudahkan kalau bisa dipermudah,” ungkapnya.
Tidak itu saja, Bupati juga menyoroti masih banyaknya jabatan eselon IV yang kosong. Ia mengingatkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera melakukan pengisian jabatan tersebut, utamanya untuk Kepala Sekolah. Pengisian jabatan ini harus dilakukan secara professional, sesuai kebutuhan organisasi.
Sementara itu terkait keamanan dan ketertiban, Bupati meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Hal ini disampaikan Bupati mencermati peredaran miras dan narkoba. Dalam hal ini Bupati juga meminta pelibatan ASN sebagai informan di lingkungan masing-masin, sebab tugas menjaga keamanan dan ketertiban tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh Satpol PP. Peran ASN sebagai bagian dari masyarakat adalah pada fungsi pencegahan.
Penekanan lainnya adalah RSUD Labuhan Haji diharapkan dapat segera dituntaskan, sehingga pada akhir tahun 2019 ini dapat beroperasi secara penuh.
Bupati juga memberikan catatan terhadap distribusi air bersih ke kawasan terdampak kekeringan. Bupati mengingatkan bahwa kecamatan lebih memahami titik-titik yang lebih membutuhkan. Karenanya Kecamatan harus dilibatkan. Rapat Koordinasi tersebut kemudian dipertajam lagi melalui rapat khusus untuk membahasan sejumlah poin. R007