Ampenan News. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Lombok Timur H. Daeng Paelori, memberikan tanggapan terkait dengan kembalinya Pengelolaan Pelabuhan Labuhan Haji ke Dinas Perhubungan. menurutnya secara tupoksi itu sudah tepat.
Namun sebelum itu, Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar ini, mengharapkan Kepala Dinas Perhubungan, dapat memberikan penilaian lebih, dengan kembalinya Dermaga Pelabuhan Labuhan Haji tersebut ke Dinas Perhubungan.
‘Paling tidak dana masyarakat yang jumlahnya ratusan milyar yang sudah diperuntukan untuk Pelabuhan Labuhan Haji ini, harus dapat dikembalikan kepada Rakyat, dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD)” kata Paelori pada wartawan, Kamis (17/10)
Selain itu Ia juga menanggapi rencana akan dianggarkannya kembali Pelabuhan Labuhan Haji di Tahun 2020. Terkait dengan itu sampai dengan saat ini. DPRD Lotim merasa belum diberikan jaminan oleh Pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan.
“Berbicara Dermaga ibarat Maju Kena, Mundurpun Kena. Tidak dianggarkan terbengkalai, dianggarkan, PAD dari Pelabuhan begitu saja tiap tahun” ucapnya.
Namun demikian, dalam Rapat pembahasan anggaran nanti, DPRD akan fokus mempertanyakannya soal jaminan apabila Pelabuhan tersebut dianggarkan kembali oleh Daerah, terlebih di kelola oleh Dinas Perhubungan. Dapat dipastikan atau tidak terhadap angka PAD yang bisa disumbangkan dari Dermaga nantinya.
“Jadi tidak ujuk-ujuk. Gagah-gagahan mau ambil alih, mau dianggarkan. Kalau tidak bisa memberikan kontribusi yang maksimal, saya rasa percuma” ucapnya.
Kedepan DPRD juga berencana akan meningkatkan target PAD pada Pelabuhan Labuhan Haji menjadi 2-3 Milyar.
“Kalau hanya seratus dua ratus juta angka PAD yang disumbang ke Daerah, itu bisa diperolehan dari dana parkir. Kedepan kalau PAD Pelabuhan ini harus meningkat paling tidak menjadi 2-3 Milyar” singkatnya. An001.