Anews. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memimpin konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027 di Rupatama Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis, 12 Februari 2026. Kegiatan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu dihadiri DPRD, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat se-Lombok Timur, akademisi, organisasi nonpemerintah, serta tokoh masyarakat.
Dalam pemaparannya, Haerul menyampaikan sejumlah indikator makro pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur pada 2025 tercatat 72,35, naik 0,87 poin dibanding tahun sebelumnya. Usia harapan hidup mencapai 72,29 tahun. Adapun harapan lama sekolah 14,08 tahun dengan rata-rata lama sekolah 7,71 tahun. Pengeluaran per kapita per tahun sebesar Rp 10,851 juta.
Di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, IPM Lombok Timur berada di peringkat ketujuh. Haerul meminta capaian tersebut tetap disyukuri sembari mendorong peningkatan peringkat. “Kita syukuri, sambil tetap berupaya supaya bisa di posisi enam dan seterusnya,” ujarnya.
Persentase penduduk miskin pada 2025 sebesar 13,53 persen, turun dari 14,51 persen pada tahun sebelumnya. Garis kemiskinan meningkat menjadi Rp 602.564 per kapita per bulan, dari sebelumnya Rp 583.967. Indeks kedalaman kemiskinan tercatat 2,46 persen, menurun dari 2,66 persen. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan turun menjadi 0,61 dari 0,77.
Sementara itu, laju inflasi 2025 sebesar 3,21 persen, lebih tinggi dibanding 2024 yang sebesar 3,01 persen, sekaligus melampaui rata-rata inflasi NTB sebesar 3,01 persen. Tingkat pengangguran terbuka turun tipis dari 2,85 persen pada 2024 menjadi 2,82 persen pada 2025.
Haerul menyebut pertumbuhan ekonomi Lombok Timur berada di atas 6 persen, melampaui rata-rata nasional. Ia menilai pergerakan ekonomi masyarakat terlihat dari aktivitas harian, termasuk dampak keberadaan dapur MBG yang disebut turut mendorong sektor pertanian dan peternakan.
Bupati meminta seluruh peserta konsultasi publik memberikan masukan untuk memantapkan arah RKPD 2027. “Ini kesempatan memberikan masukan, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama, Lombok Timur akan semakin maju dapat sama-sama dicapai. Tidak ada keberhasilan tanpa perencanaan yang matang,” katanya.
Kepala Bappeda Lombok Timur M. Zaidar Rohman mengatakan konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan agar selaras dengan RKPD provinsi dan nasional, serta visi-misi bupati dan wakil bupati menuju Lombok Timur SMART. Hasil konsultasi ini akan menjadi bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten untuk penyusunan RKPD 2027.
“RKPD ini turunan dari RPJPD dan RPJMD 2025-2029. Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, sehingga menjadi fase penting untuk mencapai Lombok Timur SMART,” ujar Zaidar.
Wakil Ketua DPRD Lombok Timur Wais Al Qarni menyatakan konsultasi publik menjadi momentum memperkuat komitmen mewujudkan Lombok Timur Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan (SMART). Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal program prioritas pembangunan agar berpihak kepada masyarakat.
“Semoga kegiatan ini menghasilkan kesepakatan rumusan kebijakan strategis dan program prioritas pembangunan sebagai bahan perencanaan daerah,” ujarnya.